Kontras: Di Bawah Sutarman, Nasib Polri Tak Beda Jauh

"Saya pikir Polri di bawah kepemimpinan Sutarman tidak akan banyak membawa perubahan terutama di level preventif," katanya saat konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Saat uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Sutarman menguraikan 12 program prioritas, mulai dari pengamanan pemilu hingga penguatan institusi kepolisian. Ia berpendapat, dari 12 program tersebut, tidak ada satu pun program yang menjadi langkah preventif Polri ke depan untuk menekan angka kekerasan.

"Program tersebut kami anggap belum menjawab berbagai persoalan, terutama terkait kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, kekerasan di sektor sumber daya alam, dan penanganan terorisme," tuturnya.

Begitu pula dengan program pada level penegakan hukum, seperti peningkatan pengungkapan kasus korupsi, terorisme, dan kasus-kasus menonjol. Chrisbiantoro menilai program-program tersebut tidak memiliki ukuran-ukuran yang jelas dan konkret.

"Terutama masalah akuntabilitas hukum bagi polisi yang melakukan pelanggaran hukum dan bagaimana mekanisme kerja pemberantasan korupsi dengan KPK," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Kontras, setidaknya ada enam program Sutarman yang memiliki kesamaan dengan program yang pernah dikeluarkan Timur. Keenam program tersebut yaitu pengamanan Pemilu 2014, penyelesaian kasus menonjol, penanggulangan terorisme, penguatan harkamtibmas dan pemberantasan terorisme, kerja sama kelembagaan, dan penguatan institusi kepolisian.

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan HAM Yati Andriyani mengakui, 12 program yang menjadi prioritas kapolri baru bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bila terealisasi. Kendati demikian, ia ragu apabila program itu dapat terealisasi mengingat tingginya gap antara para pimpinan Polri pembuat kebijakan dengan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan.

"Jadi, salah satu tugas Sutarman adalah memperkecil gap ini agar ada kesamaan antara pemahaman dan pengetahuan antara pembuat kebijakan dengan yang di lapangan," katanya.