Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru

Kompas.com - 25/10/2013, 11:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Kabinet Dipo Alam membanggakan kebebasan berpendapat di masa sembilan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada penangkapan terhadap mereka yang mengkritik meskipun tanpa bukti. Tidak ada juga media massa yang diberedel.

"Tidak ada yang ditangkap masuk penjara karena kritik Presiden. Tidak ada beredel untuk pers. Bebas kritik walau mengutip sana-sini tanpa bukti," kata Dipo melalui akun Twitter-nya @dipoalam49, Jumat (25/10/2013).

Dipo menyinggung penahanan terhadapnya menjelang Pemilihan Presiden tahun 1977. Ketika itu, Dipo mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden. Dipo merasa seperti ayam yang ditangkap lalu dilepas tanpa pengadilan.

DOK. INSTAGRAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Dipo bercerita, ia dipanggil Pangkopkamtib Soedomo satu hari setelah dibebaskan dari tahanan. Kepada Soedomo, Dipo bertanya mengapa dirinya ditahan. Jawaban Soedomo ketika itu, menurut Dipo, lantaran dirinya mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden.

Dalam rangkaian tweet-nya, Dipo bercerita isi pembicaraan dengan Soedomo. Salah satunya berisi nasihat dari Soedomo.

"Nasihat saya, Dipo. Kamu boleh kritik jenderal dan menteri siapa saja. Tapi jangan sekali-kali yang 'satu' itu dan keluarganya," kata Dipo menirukan pernyataan Soedomo.

Dipo kemudian membandingkan dengan apa yang dialami SBY dan keluarganya selama sembilan tahun terakhir. Di era reformasi, "yang satu itu dan keluarganya" bisa "bebas-bas dikritik (sampai) bonyok-nyok," kata dia.

Dipo lalu menyinggung kampanye yang semakin masif belakangan ini soal kondisi orde baru (orba). Dengan memasang wajah Presiden kedua Soeharto, kampanye dalam berbagai media itu menyebut bahwa zaman orba lebih enak.

"Piye Kabare? Enak jaman ku to? 32 tahun Presiden aman tenterem daripada kritik pers," kata Dipo.

Di akhir tweet-nya, Dipo berpesan kepada mereka yang ingin menggantikan SBY sebagai Presiden di 2014.

"Masa Kepresidenan SBY tinggal setahun lagi genap 10 tahun. Yang menggadang-gadang capres, sabar, SBY tidak bisa maju Presiden lagi," tulisnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merasa dirinya salah satu korban pers. Namun, SBY berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

Ketika bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Selatan, SBY curhat mengenai pemberitaan media massa, antara lain berita-berita yang muncul karena sumbernya tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melalui cross-check.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com