Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Pak SBY, Hati-hati Dengar Informasi dari Pembisik...

Kompas.com - 25/10/2013, 06:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan bertindak hati-hati berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama terkait masukan dan informasi yang sampai ke Presiden. Jangan sampai informasi dari mereka memicu reaksi yang keliru.

"Adalah berbahaya jika sikap dan kebijakan pemimpin diambil atas dasar informasi yang tidak valid. Yang salah adalah pembisiknya. Ke depan, beliau perlu lebih hati-hati dengan info para pembisik. Jangan sampai suntikan racun terus-menerus terasa sebagai madu," ujar Ketua Umum Organisasi Masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum melalui layanan pesan, Kamis (24/10/2013) malam.

Pernyataan Anas merupakan respons atas tudingan SBY bahwa Anas dan Sekretaris PPI Gede Pasek Suardika adalah aktor di belakang beredarnya kabar penculikan Subur Budhisantoso, pendiri Partai Demokrat, oleh Badan Intelijen Negara. Anas menegaskan tudingan itu tak sesuai dengan fakta dan kemarahan SBY adalah mutlak karena informasi yang salah.

"Saya malah bersimpati kepada Pak SBY. Karena beliau dapat informasi yang salah, bahwa Anas dan Pasek sebarkan berita penculikan Pak Subur, maka beliau marah. Dengan info itu, memang wajar Pak SBY marah," kata Anas.

Meski begitu, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengaku ikhlas menerima kemarahan SBY. Anas hanya berharap kejadian serupa tak terjadi kepada orang lain. Lebih penting lagi, dia berharap SBY mau mendengar sarannya untuk lebih berhati-hati menyikapi informasi dari para pembisiknya.

Perseteruan Anas dan SBY terus meruncing. Setelah "drama" pencopotan Anas dan pendirian PPI, perseteruan terakhir terjadi menyusul kabar penangkapan Subur oleh BIN, akhir pekan lalu. Kabar tersebut langsung membuat Presiden memerintahkan BIN melakukan klarifikasi.

Setelah BIN membantah telah menangkap Subur, belakangan Subur pun mengklarifikasi tak pernah ditangkap lembaga intelijen itu. Menyusul kemudian beredar luas salinan layanan pesan singkat (SMS) bahwa Anas dan Pasek berada di belakang kabar penangkapan Subur oleh BIN itu.

Loyalis Anas menduga pesan singkat itu dikirim oleh Presiden SBY. Ada beberapa butir dalam pesan singkat yang kabarnya dikirim kepada para petinggi Partai Demokrat. Dua butir di antaranya beredar sampai ke kalangan wartawan.

Dua butir salinan pesan itu adalah sebagai berikut:
4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya, dan Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan partai, kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

5. Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik Presiden, saya kira dewan kehormatan harus mengambil sikap. Saat dikonfirmasi tentang adanya pesan singkat ini, dua orang wakil ketua umum membantah. Agus Hermanto mengaku tidak menerima pesan itu. Ia hanya tidak menampik adanya pengarahan yang dilakukan SBY ke pengurus partai terkait pernyataan yang dilontarkan pengurus PPI. Sementara itu, Jhonny Allen mengaku tak menerima pesan itu. Ia menyampaikan dalam rapat terakhir dengan SBY, pengurus partai hanya diberikan arahan secara umum untuk menjaga kesolidan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com