Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akan Periksa Pengurus yang Terlibat di Ormas Anas

Kompas.com - 23/10/2013, 14:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memeriksa sejumlah pengurus menyikapi perseteruan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Dewan Kehormatan akan mengkaji pelanggaran etika kader Demokrat yang bergabung ke ormas bentukan Anas Urbaningrum itu.

"Itu inisiatif dari Dewan Kehormatan, kalau ada kader yang patut diduga melakukan pelanggaran etika moral hukum untuk selanjutnya diperiksa," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaidi Marasabessy saat dihubungi, Rabu (23/10/2013).

Suaidi belum mau mengungkapkan para kader Demokrat yang akan diperiksa. Menurutnya, saat ini Dewan Kehormatan tengah mengumpulkan sejumlah data untuk dianalisa. Mereka akan dipantau Dewan Kehormatan soal keterlibatannya di PPI. Lebih lanjut, Suaidi menjelaskan, para kader Demokrat ini diperiksa karena menjadi bagian dari PPI yang berulang kali menyerang Partai Demokrat.

"PPI sudah berulang kali membuat pernyataan mendiskreditkan partai," kata Suaidi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, jika Dewan Kehormatan menindak para kader yang bergabung ke PPI adalah hal yang wajar. Agus mempertanyakan mengapa PPI terus menerus menyerang Demokrat padahal ormas ini berisi banyak pengurus partai itu.

"Anak-anak ini bagaimana sih, masih di Demokrat kok berbuat seperti itu. Suatu hal yang wajar kalau Dewan Kehormatan menyelesaikan masalah ini, bukan perintah Pak SBY," katanya.

Perseteruan Partai Demokrat dengan PPI pimpinan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kian meruncing setelah beredarnya informasi penangkapan pendiri Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. Kabar ini langsung membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menginstruksikan BIN untuk klarifikasi. BIN membantah telah menangkap Subur.

Subur pun mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah ditangkap BIN. Dia menjelaskan bahwa rencananya dia dan BIN memang dijadwalkan untuk melakukan pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com