Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Lembaga Survei Jangan Tendensius

Kompas.com - 22/10/2013, 18:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak berhak menghilangkan tokoh-tokoh yang selama ini masuk dalam bursa calon presiden 2014. Jika tokoh tertentu dihilangkan, maka akan muncul penilaian tendensius untuk kepentingan calon tertentu.

"Survei harusnya memberi peluang bagi semua nama yang sudah disebut. Bukan hak lembaga survei untuk mengeliminir. Saya lihat itu (LSI) survei yang memiliki aroma tendensius," kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Kompas/Hendra A Setyawan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA mengumumkan hasil survei yang dilakukan LSI terkait pemilih partai politik di Jakarta, Minggu (12/6). Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah pemilih dari 20,5 persen (Januari 2011), menjadi 15,5 persen. Penurunan pemilih partai pemenang pemilu 2009 tersebut disebabkan terjadinya kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah pemilih terbanyak.


Hal itu dikatakan Gun Gun menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

Gun Gun mengatakan, semestinya LSI mengkomparasikan tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu muncul dalam survei pilpres seperti Prabowo dengan tokoh baru. Jika belakangan nama-nama lama dihilangkan, maka dapat menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada kepentingan tertentu dari survei tersebut.

Gun Gun menilai terlalu prematur jika LSI menyebut Jokowi sebagai capres wacana. Pasalnya, proses politik masih terus berjalan. Bisa jadi, kata dia, belum ditetapkannya Jokowi sebagai bakal capres oleh PDI Perjuangan bagian dari strategi politik.

Begitu pula dengan sikap LSI yang menghilangkan Prabowo hanya karena elektabilitas Partai Gerindra tidak berada di tiga besar. Gun Gun mengatakan, LSI mesti melihat pemilu 2004 . Ketika itu, suara Partai Demokrat di pemilu legislatif hanya sekitar 7 persen. Namun, dengan koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono dapat memenangkan Pilpres 2014.

Pengajar ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu melihat ada upaya LSI untuk mengelola isu bahwa Aburizal Bakrie alias Ical juga merupakan kandidat capres yang diperhitungkan. Langkah itu dilakukan setelah semakin tingginya elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Jika sudah terbentuk konstruksi sosial yang solid terhadap dua orang itu, lanjutnya, maka akan sulit untuk mengalahkan di dunia nyata. Seperti ketika menjelang pilpres 2009, SBY dikonstruksikan sulit dikalahkan. Nyatanya, SBY menang satu putaran.

"Ini sama, kalau pemilu dilakukan sekarang, Jokowi yang menang," pungkas Gun Gun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com