Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Capres LSI Dinilai Sepelekan Logika Politik

Kompas.com - 22/10/2013, 17:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Indeks calon presiden 2014 yang dibuat lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dinilai bermasalah. LSI dinilai telah mengabaikan ilmu politik untuk kepentingan kliennya, bakal calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

"LSI menyepelekan logika politik. Itu yang disayangkan," kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Hal itu dikatakan Andrianof menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

Andrianof menilai LSI ngawur dengan menentukan siapa capres yang dicalonkan dan tidak dicalonkan oleh parpol. Untuk menjadi capres/cawapres bukan hanya dengan modal jabatan di partai. Seseorang, lanjutnya, bisa maju dengan kekuatan modal, basis massa, karisma, dan lainnya.

Dia melihat ada upaya sistematis dari Partai Golkar agar bisa berkoalisi dengan PDIP dalam pilpres 2014. Selain menggunakan lembaga survei, dilakukan juga upaya lobi-lobi terhadap elit PDIP.

Melalui lembaga survei, kata Andrianof, opini bahwa parpol dengan elektabilitas tertinggi berhak mengusung capres dibentuk. Ada pun parpol di bawahnya hanya bisa mengusung cawapres.

Sebelumnya, peneliti LSI Adjie Alfaraby menyebut Jokowi berpeluang besar diusung sebagai cawapres. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya. Elektabilitas Golkar menurut LSI teratas.

"Jadi kalau berkoalisi dengan PDI-P, siapa pun yang ditunjuk menjadi cawapres. Kalau tawaran diterima, PDI-P rugi. Tapi PDI-P dan Golkar sama-sama punya orang yang berpengalaman di politik. PDI-P enggak akan mudah termakan rekayasa," kata Andrianof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com