Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pencapaian Pemerintah Kurang Disosialisasi

Kompas.com - 20/10/2013, 22:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai banyak pencapaian kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam empat tahun terakhir. Hanya, menurut Didi, pencapain itu kurang disosialisasikan ke rakyat.

Akibatnya, kata Didi, publik memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah. Hal itu dikatakan Didi di Jakarta, Minggu (20/10/2013), menyikapi hasil survei Pol-Tracking Institute terkait evaluasi empat kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Hasil survei ini menjadi evaluasi kami. Terlepas masyarakat kecewa kalau ada program tidak optimal, di satu sisi kita tidak boleh menafikan pencapain pemerintah. Beberapa tahun terakhir sosialisasi pencapaian pemerintah belum optimal. Saya turun ke masyarakat, banyak program yang dirasakan," kata Didi.

Sebelumnya, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan sebanyak 51,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu.

Didi mengatakan, banyak penyebab kurangnya sosialisasi pencapaian pemerintah. Salah satunya, saingan politik menguasai media massa. Meski mengaku tidak menyalahkan, Didi mengatakan, media massa lebih banyak memberitakan hal negatif.

Didi membanggakan proses penegakan hukum selama pemerintahan SBY. Di masa SBY, kata dia, banyak koruptor yang tertangkap meskipun berada di lingkar kekuasaan. Sebelumnya, tambah dia, sulit menjerat orang-orang yang berada di kekuasaan.

"Walaupun banyaknya kasus korupsi itu menjadi bahan serangan. Tapi justru ini memperlihatkan tidak ada yang kebal hukum. Kami buktikan beberapa tokoh di partai kami (yang terlibat korupsi) ternyata mereka terjangkau hukum," kata anggota Komisi III DPR itu.

Didi menambahkan, pencapaian lain seperti birokrasi yang tidak serumit masa lalu. Hanya, akibat otonomi daerah, di beberapa daerah birokrasi masih ada yang rumit. "Hal-hal baik itu tidak optimal disampaikan kepublik. Satu tahun kedepan kita pikirkan bagaimana sosialisasi agar pencapaian pemerintah bisa didengar masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com