Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Evaluasi Timur Sebelum Uji Sutarman

Kompas.com - 15/10/2013, 11:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR RI diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Timur.

Evaluasi terhadap Timur diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah diraihnya selama menjabat sebagai Kapolri.

“Evaluasi ini untuk mengetahui kinerja, visi, misi, dan realisasi janji Timur Pradopo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III saat akan menjadi Kapolri tiga tahun lalu,” kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (15/10/2013).

Menurut Neta, jika evaluasi tersebut tidak dilakukan, maka proses uji kepatutan dan uji kelayakan dinilai hanyalah sebatas formalitas. Pasalnya, tidak ada penilaian yang diberikan atas prestasi yang telah diraih seseorang selama menjabat suatu jabatan.

Secara terpisah, Timur mengaku siap jika sewaktu-waktu Komisi III DPR memanggilnya untuk dievaluasi. Menurutnya, selama ini evaluasi terhadap kinerja Polri telah dilakukan secara berkala, terutama pada saat Polri dipanggil Komisi III untuk menjalani hearing.

“Kita siap. (Dan) saya kira evaluasi bukan hanya saat sekarang saja,” kata Timur saat ditemui di Lapangan Bhayangkara Polri, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com