Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan Lemsaneg, KPU Tetap Pakai Data Manual

Kompas.com - 10/10/2013, 20:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam pengamanan data dipastikan tidak akan mengubah hasil rekapitulasi suara. KPU akan tetap mengacu pada data manual yang dihitung dari tingkat TPS hingga penghitungan suara tingkat nasional. Data rekapitulasi suara Lemsaneg hanya akan menjadi penunjang.

“Proses perhitungan suara tetap dilakukan oleh teman-teman TPS dan dikontrol semua termasuk oleh saksi dari partai politik. Kami harapakan primary activity tetap dilalukan PPS, PPK, hingga nasional. Hanya secara teknologi yang nantinya ditunjang oleh Lemsaneg,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai rapat konsultasi dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Menurut Ferry, data yang akan diamankan Lemsaneg dipastikan sama dengan rekapitulasi suara manual yang dihimpun KPU. Kalau pun terjadi perbedaan data, lanjutnya, maka data manual yang akan dijadikan acuan utama.

“Tapi pada prinsipnya harus sama karena ini semua dibuka ke publik, ada bukti otentiknya,” ucap Ferry.

Ferry menuturkan, banyaknya kekhawatiran yang terjadi saat ini dikarenakan belum adanya pemahaman tentang alur kerja KPU dengan Lemsaneg nantinya.

Pada rapat kali ini, Lemsaneg juga tidak sempat menyampaikan cara kerjanya kepada Komisi II. Ferry berharap dalam rapat selanjutnya, Lemsaneg bisa menjelaskan lebih rinci tentang alur kerja pengamanan data pemilu.

“Kami punya aturan tupoksi masing-masing kelembagaan yang harus dijaga. Ketika memberikan kerja sama dengan pihak lain, ternasuk Lemsaneg harus ada koridor yang harus dijaga yakni kami dengan azas independensi dan keterbukaan. Bagi kami, independensi adalah harga mati,” kata Ferry.

Dia mengaku heran dengan protes-protes partai politik saat ini. Menurutnya, KPU menjalin kerja sama dengan Lemsaneg lantaran sempat ada kritikan dalam program IT KPU, Sipol (sistem informasi partai politik) yang bekerja sama dengan lembaga asing, IFES.

Setelah itu, KPU pun menilai perlunya lembaga negara yang diajak kerja sama agar tidak ada lagi wacana pihak asing mencampuri urusan pemilu di Indonesia. Akhirnya, KPU pun bekerja sama dengan Lemsaneg.

“Sayangnya, belum apa-apa diskusinya sudah melebar ke mana-mana. Padahal sisi teknisnya saja belum disusun oleh masing-masing Sekjen,” kata Ferry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com