Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Agus Mengaku Ikut Rapat Penentuan Nasib Century

Kompas.com - 02/10/2013, 11:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengaku pernah ikut dalam rapat konsultasi Komite Stabalitas Sistem Keuangan (KSSK) sekitar November 2008. Rapat KSSK ini merupakan salah satu pertemuan yang menentukan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century serta penetapan Century sebagai bank gagal berdampak saistemik sehingga dikucurkan dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun.

"Ya memang saya hadir di dalam meeting (pertemuan) yang dilaksanakan KSSK. Oleh karena itu saya sekarang akan hadir memberikan kesaksian," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Agus hadir di Gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian FPJP Bank Century serta penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Agus menduga, karena kehadirannya dalam rapat KSSK tersebut, KPK kini memeriksanya sebagai saksi.

Saat ditanya alasan yang mendasari pemberian bailout Rp 6,7 triliun padahal manajemen Century mengaku hanya perlu Rp 1 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut, Agus mengaku tidak tahu karena posisinya saat itu bukan anggota KSSK. Ketika rapat konsultasi berlangsung, Agus hadir sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dia dimintai pendapat selaku narasumber dalam rapat tersebut.

"Saya bukan panitia, bukan komite, saya diundang sebagai Dirut (direktur utama) Mandiri untuk hadir sebagai narasumber," ujar Agus.

Selebihnya, mantan Menteri Keuangan ini berjanji akan menjelaskan lebih lanjut kepada wartawan seusai pemeriksaan. "Jadi sekarang saya akan berikan keterangan, setelah itu saya akan berikan penjelasan kepada Saudara," ujar Agus, seraya berjalan memasuki Gedung KPK.

Adapun, Agus diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus Century yang menjerat Deputi Gubernur BI nonaktif Budi Mulya. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Selain Budi, KPK menyatakan pejabat BI lainnya, yakni Siti Fadjriah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terkait hal ini. Namun, Siti hingga kini belum resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalani proses hukum.

Terkait penyidikan kasus ini, satu per satu pejabat BI dan lembaga tinggi negara lainnya diperiksa KPK. Rata-rata yang diperiksa belakangan ini adalah mereka yang tahu soal rapat KSSK sekitar November 2008. Selasa (1/10/2013), KPK memeriksa mantan Gubernur BI Darmin Nasution, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad sebagai saksi Century. Saat rapat KSSK berlangsung, Darmin menjabat direktur Jenderal Pajak sekaligus komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedangkan Muliaman pernah menjadi deputi gubernu BI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com