Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Jabatan Bakal Berakhir Sebelum Januari, Ini Komentar Kapolri

Kompas.com - 30/09/2013, 17:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Masa jabatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo diperkirakan habis sebelum pensiun pada Januari 2014. Seperti yang pernah disampaikan dahulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mempercepat pergantian Kapolri.

Presiden sudah mengusulkan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana tanggapan Timur mengenai percepatan masa jabatannya itu?

"Itu (percepatan) sudah terjadwal dengan baik. Semua sudah direncanakan, tahapan-tahapan sudah dilalui," kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Kapolri mengatakan, seperti pandangan Presiden, perlu ada persiapan pengamanan rangkaian pemilu 2014, terutama di jajaran pimpinan. Pasalnya, kata dia, kampanye pemilu akan dimulai Januari 2014. Karena itu, Timur memperkirakan pergantian Kapolri dilaksanakan tahun ini.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan setelah tak menjabat Kapolri nanti, Timur mengatakan, untuk sekarang, ia masih hanya fokus untuk melanjutkan tugasnya.

Seperti diberitakan, pascapernyataan Presiden soal rencana percepatan pergantian Kapolri, Timur enggan berkomentar. Timur mulai menjabat Kapolri sejak 22 Oktober 2010 menggantikan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Ketika itu, proses pemilihan Kapolri menuai kontroversi setelah dalam waktu sangat singkat Timur diorbitkan menjadi Tribrata-1.

Dari jabatan Kepala Polda Metro Jaya dengan pangkat Inspektur Jenderal, Timur diangkat menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dengan pangkat bintang tiga. Tak lama naik menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com