Sebelum Menang di MK, Satpam Marten Menangkan Buruh Lawan Disnaker

Karena belum punya legalitas beracara sebagai pengacara, ia menjalankan perannya itu dari belakang panggung peradilan. "Saya semacam membantu advokasi dari belakang. Konsultasi hukum, seperti itu. Tidak ikut beracara. Tapi, memang para buruh tidak didampingi pengacara,” jelas Marten saat ditemui di kampusnya di Fakultas Hukum UKI, Minggu (22/9/2013).

Saat itu, kata dia, para buruh yang dibantunya di-PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan. Perusahaan tersebut, terangnya, mengaku mengalami kebangkrutan. "Tetapi, kebangkrutan perusahaan itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta hukum. Dalam hal ini, kalau perusahaan dinyatakan bangkrut, harus ada putusan pengadilan niaga. Pengadilan niaga pun harus ada proses audit, apa dia betul bangkrut atau dirampok. Ini tidak ada. Tiba-tiba saja ada pernyataan bangkrut," katanya.

Dalam forum mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, pihak PT HJS yang tidak dapat membuktikan kebangkrutannya memutuskan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Maka, atas bantuan Marten, para buruh mendapat hak pesangonnya hanya dengan langkah hukum mediasi. "Tidak sampai ke pengadilan. Buruh dibayar. Saat mediasi, tawar-menawar menjumpai titik temu dan akhirnya pesangon dibayarkan dan selesai," jelas lelaki kelahiran Soe, Nusa Tenggara Timur, itu.

Bukan hanya itu, anak petani dari NTT itu juga pernah membantu penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, pada 2011. Dengan bantuan Marten, dampingannya, seorang perempuan, dapat memenangkan gugatan perceraian kepada suaminya.

Kemenangan juga didapat Marten ketika membantu rekannya dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Eksepsi kliennya yang dibantu disusun Marten diterima oleh hakim agama. Dengan demikian, gugatan pihak lawan tidak dapat diterima.

Meski banyak menangani kasus perdata, Marten berniat menyusun skripsinya dengan mengangkat tema hukum tata negara atau hukum administrasi negara. "Pengalaman sih banyak di (perkara) perdata. Tapi, saya rencana membuat skripsi soal hukum tata negara atau hukum administrasi negara," jelasnya.

MK mengabulkan permohonan Marthen Boiliu, mantan petugas satpam PT Sandhy Putra Makmur, yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2 Juli 2009. Marten bekerja sejak 15 Mei 2002. Atas PHK tersebut, Marthen belum menerima pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak dari perusahaan tempatnya bekerja. Padahal, pesangon dan hak lain itu diatur dalam Pasal 163 Ayat (2) juncto Pasal 156 Ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan. Marten baru mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, penghargaan, dan penggantian hak itu pada Juni 2012.

Akan tetapi, ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pesangon hanya bisa dituntut dua tahun setelah PHK mengakibatkan Marten tidak dapat mengajukan tuntutan. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan, hak pemohon untuk menuntut upah merupakan hak yang timbul karena pemohon melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja. Sama halnya dengan perlakuan terhadap hak kepemilikan terhadap benda, hak tersebut perlu dilindungi hingga si pemilik hak menyatakan melepaskan haknya.

Atas putusan tersebut, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Hamdan, MK tidak dapat membatalkan pasal tersebut secara keseluruhan. Perundingan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah pun didorong untuk memperoleh titik temu, termasuk soal upah.