Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pak SBY, Menteri Disuruh Fokus Kerja tapi Kok Diizinkan Ikut Konvensi?

Kompas.com - 21/09/2013, 11:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Konsistensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipertanyakan, terkait keikutsertaan dua menteri kabinetnya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Dua menteri SBY, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, menjadi peserta konvensi.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana mengatakan, izin yang diberikan Presiden kepada dua menterinya menunjukkan inkonsistensi SBY. Di satu sisi, ia meminta semua menterinya fokus bekerja, tetapi di sisi lain, SBY, yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, tak melarang menterinya mengikuti konvensi.  

"Presiden kan tanda tangan kontrak dengan para menteri untuk konsen pada tugasnya, sekarang menteri yang berasal dari profesional ditarik ke konvensi, itu inkonsistensi," kata Ari, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

KOMPAS Ilustrasi: para pejabat yang mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat
Seharusnya, kata Ari, SBY bersikap tegas kepada menterinya yang memiliki kesibukan dengan agenda politik. Pilihan harus dijatuhkan, tetap menjalankan tugas sebagai menteri, atau terjun ke dunia politik sebagai bakal calon presiden. Atau, setidaknya, kata Ari, SBY memberi amanat kepada Komite Konvensi agar tak merekrut menteri untuk mengikuti konvensi tersebut.

"Presiden harus berani memberhentikan, atau melarang (menterinya) ikut konvensi. (Menteri) banyak kerjaan," kata Ari.

Seperti diketahui, hingga saat ini, Gita dan Dahlan belum menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri meski siap bertarung dalam Konvensi Demokrat.

Setelah melalui tahap pra-konvensi, Konvensi Partai Demokrat secara resmi dimulai pada 15 September 2013 hingga akhir Desember 2013. Di dalam waktu tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan kandidat, wawancara media, dan dilakukan satu kali survei untuk semua kandidat konvensi yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Di awal Januari hingga April 2014, pelaksanaan konvensi akan memasuki tahap baru. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada para kandidat yang melibatkan komite dan tokoh lain sebagai pewawancaranya. Di periode itu juga akan digelar debat antarkandidat dan dilakukan lagi survei untuk menentukan hasil akhir.

Peran masyarakat dalam menentukan pemenang konvensi akan nampak dalam survei akhir tersebut. Seluruh dana terkait konvensi dijamin berasal dari sumber halal dan semua peserta konvensi wajib membuat rekening khusus sebagai wujud transparansi keuangan konvensi.

Inilah formasi kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat:
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5. Endriartono Sutarto (mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, dan mantan Panglima TNI);
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com