Pasek: Syarief Hasan Tak Layak Jadi Ketua Harian PD

"Kalau diibaratkan, ketua harian (Syarief) mungkin level-nya belum cocok untuk ketua harian partai sebesar Demokrat. Ibarat orang masih punya SIM C, tapi mengendarai bus malam yang penuh penumpang, sangat berisiko," kata Pasek di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Pasek menuturkan, pernyataan Syarief yang melarang semua kader Partai Demokrat terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) bentukan Anas Urbaningrum patut dipertanyakan. Pasalnya, ormas yang diberi nama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu hanya bergerak di bidang kebudayaan, dan sama sekali jauh dari pergerakan politik.

Selain itu, lanjut Pasek, banyak kader Demokrat yang juga bergabung dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subianto. Bagi Pasek, sanksi yang diterima kader Demokrat karena hadir dalam acara deklarasi PPI seharusnya berlaku juga untuk mereka yang bergabung dengan ormas lainnya.

"Yang ikut HKTI-nya Pak Prabowo tidak masalah. Padahal itu calon presiden saingannya (Demokrat). Secara logika, publik harus tahu, jangan mengelola organisasi Demokrat seperti ini, kasihan," tandasnya.

Sebelumnya, Syarief menegaskan, kader Demokrat dilarang masuk PPI. Bagi kader yang bergabung, kata Syarief, bakal dikenai sanksi.

"Saya tegaskan itu enggak boleh. Alasannya kita harus fokus (persiapan pemilu) 2014. Akan ada tindakan tentunya. Ada suatu justifikasi kebijakan yang akan kita lakukan," kata Syarief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Sanksi tak hanya bagi mereka yang bergabung dengan PPI. Bahkan, menurut Syarief, kader Demokrat yang ikut hadir dalam deklarasi PPI di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta, juga bakal dikenai sanksi dari DPP Demokrat.

Ketika ditanya apa pelanggaran yang mereka lakukan, Syarief menjawab singkat, "Disloyal."

Ormas PPI dideklarasikan pada Minggu (15/9/2013). Mantan pengurus Demokrat ataupun yang masih menjabat hadir dalam deklarasi itu. Mereka selama ini dikenal berada di gerbong Anas sejak munculnya desakan agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

Mereka di antaranya mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok juga hadir.