Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Paranoid dengan Kehadiran Ormas Bentukan Anas

Kompas.com - 18/09/2013, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) langsung mendapat kecaman. Juru Bicara PPI M Rahmad menilai larangan itu adalah bentuk ketakutan atas keberadaan ormas bentukan Anas Urbaningrum.

"Larangan itu tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," ujar Rahmad dalam pesan singkat yang diterima, Rabu (18/9/2013).

Rahmad yang merupakan mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu berpandangan jika Syarief tidak meralat larangan itu maka akan membuat Partai Demokrat dianggap tak lagi demokratis.

"Jika kadernya dilarang ikut ormas, semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga aktif di berbagai ormas ikut dilarang," ucapnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan

Rahmad mengaku bingung dengan sikap Syarief itu. Pasalnya, dia melihat Ketua Umum Partai Demokrat saja menanggapi tenang berdirinya organisasi massa yang dipelopori Anas Urbaningrum itu.

"Kenapa pak Syarief mau kasih sanksi segala. Kayak orang nggak paham spirit demokrasinya Demokrat saja," tuturnya. Ia bahkan melihat sikap Syarief yang antidemokrasi itulah yang seharusnya diberikan sanksi.

Ancaman sanksi

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, kader Demokrat dilarang masuk organisasi kemasyarakatan bentukan Anas Urbaningrum, yakni Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Bagi kader yang bergabung, kata Syarif, bakal dikenai sanksi.

"Saya tegaskan itu enggak boleh. Alasannya kita harus fokus (persiapan pemilu) 2014. Akan ada tindakan tentunya. Ada suatu justifikasi kebijakan yang akan kita lakukan," kata Syarief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Sanksi tak hanya bagi mereka yang bergabung dengan PPI. Bahkan, menurut Syarief, kader Demokrat yang ikut hadir dalam deklarasi PPI di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta, juga bakal dikenai sanksi dari DPP Demokrat. Ketika ditanya apa pelanggaran yang mereka lakukan, Syarief menjawab singkat, "Disloyal."

Ormas PPI dideklarasikan pada Minggu (15/9/2013). Mantan pengurus Demokrat ataupun yang masih menjabat hadir dalam deklarasi itu. Mereka selama ini dikenal berada di gerbong Anas sejak munculnya desakan agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Mereka di antaranya mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok juga hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com