Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Yang Penting Memenuhi Syarat, Bukan Elektabilitas

Kompas.com - 12/09/2013, 17:50 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengaku tak ambil pusing dengan hasil survei lembaga riset Alvara yang menyebutkan bahwa meski dirinya paling populer dibandingkan calon presiden lainnya, tetapi tidak demikian dengan elektabilitasnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Ical tersebut, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang capres bukan soal elektabilitas, tetapi eligibilitasnya.

“Jika hanya elektabilitas tidak bisa jadi calon presiden, yang lebih penting adalah eligibilitasnya, memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya dalam ARB Cup, Silaturahim Golf Tournament 2013, di Pondok Indah Golf Club, Kamis (12/9/2013).

Menurut Ical, jika Partai Golkar tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mendapatkan suara lebih dari 20 persen pada pemilu legislatif, maka ia berencana akan berkoalisi dengan partai lain untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Menurutnya, hal ini dapat dipandang sebagai koalisi antara calon presiden dengan kepala partai, bukan antar-kepala partai.

“Partai Golkar akan melihat nanti, apakah akan mencalonkan diri saat pemilihan presiden atau berkoalisi,” tambahnya.

Untuk diketahui, ketika dilakukan survei, tanpa disodorkan nama, sebanyak 92,4 persen responden menyebut Ical ketika ditanya siapa saja kandidat presiden yang diketahui. Namun, menurut Alvara, hanya 6,3 persen yang menilai Ical layak memimpin Indonesia.

"Selain itu, hanya 6,2 persen yang bakal memilih Ical jika menjadi peserta pilpres. Ical popularitasnya tinggi karena tiap hari dia muncul di televisi, tapi dianggap enggak layak (jadi capres)," kata CEO Alvara Hasanuddin Ali saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Seperti diketahui, Ical terus mengampanyekan dirinya sebagai capres melalui jaringan televisi miliknya. Selain itu, ia juga terus melakukan road show ke berbagai daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com