Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Polri Diduga Punya Rekening Gendut, Ini Jawaban Polri...

Kompas.com - 10/09/2013, 05:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bakal calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menurut Komisi Kepolisian Nasional, terindikasi memiliki rekening gendut. Menyikapi dugaan itu, Polri berjanji akan melakukan pendalaman informasi. Namun, Polri berharap Kompolnas menyerahkan data nama-nama yang diduga memiliki rekening melampaui pendapatan itu.

"Ya kan tergantung Kompolnas ngasih atau tidak, kan gitu? Kan kami belum jelas, informasinya itu belum jelas," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (9/9/2013). Dia mengatakan, wajar jika Kompolnas mengawasi kinerja Polri, termasuk soal rencana pergantian Kapolri.

Meski demikian, Ronny berpendapat, ada baiknya bila setiap temuan Kompolnas juga diinformasikan ke Polri agar dapat ditelusuri kebenarannya. "Kalaupun kami melakukan tindakan proaktif tentu harus ada data resmi, tidak bisa berdasarkan intelijen saja, ya kan?" ujar dia.

Ronny juga berpendapat, soal kepemilikan rekening gendut seharusnya sudah ada instansi yang mengusutnya, kemudian memberikan masukan apakah kandidat tersebut "bersih" atau tidak. "PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berkompeten (dan) punya mekanismenya," kata dia.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, komisinya telah mengantongi tiga nama kandidat Kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Meliala menyebutkan informasi itu saat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," sebut Meliala. Dia mengatakan, informasi tersebut dihimpun dari masyarakat dan sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan rencananya segera dilaporkan kepada Presiden.

"Kami mewakili publik saja. Ada yang menyebutkan, ada laporan si bapak ini ada rekening gendut, hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden," kata Meliala. Selain itu, lanjut dia, Kompolnas juga sudah bertemu dengan tiga nama yang terindikasi mempunyai rekening dengan nominal besar itu.

Namun, menurut Meliala, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. "Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," papar dia, sembari kukuh menolak menyebutkan nama-nama petinggi Polri itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com