Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tegaskan Tak Ada Janji Politik dengan Gerindra

Kompas.com - 07/09/2013, 20:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar menegaskan tak ada janji politik antara partainya dengan Partai Gerindra terkait calon presiden (capres) periode 2014-2019. Menurutnya, keputusan mengusung capres merupakan wewenang penuh masing-masing partai dan tak bisa diintervensi oleh partai lain. 
"Itu tidak benar ada kontrak politik seperti itu," kata Mindo saat dijumpai di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (7/9/2013). Ia ditanya soal pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengenai janji politik PDI-P.

Sebelumnya, Muzani mengkritisi wacana pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan peliknya masalah Ibu Kota. 

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani. 

Ia juga mengingatkan, PDI Perjuangan pernah berjanji untuk mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu. 

Mindo menuturkan, pihaknya akan mengusung capres bila hasil pemilihan legislatif memperoleh 20 persen suara nasional. Ia juga yakin, partai lain akan mengusung calonnya sendiri bila ambang batas mengusung capres itu terpenuhi.

"Kalau dia (Gerindra) bisa 20 persen calonkan saja presiden. Kalau kami bisa 20 persen kami calonkan presiden, saya kita itu lumrah," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014. 

“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com