Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spanduk Kampanye Cuma Bikin Kotor

Kompas.com - 02/09/2013, 09:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Para calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah hendaknya tidak mengandalkan spanduk atau baliho di jalanan sebagai alat kampanye. Selain mengotori ruang publik dan menghadirkan antipati, alat peraga itu juga tidak efektif untuk memikat masyarakat.

Harapan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Eko Harry Susanto, saat dihubungi, Minggu (1/9/2013), di Jakarta. "Pemasangan spanduk dan baliho caleg di jalanan itu mencerminkan pendekatan politik instan. Seolah masyarakat bisa ditaklukkan dengan baliho dan spanduk," katanya.

Daftar caleg tetap (DCT) diumumkan Komisi Pemilihan Umum, pekan lalu. Dengan DCT itu, para caleg makin getol memasang spanduk, baliho, atau stiker di ruang publik hingga pelosok desa. Spanduk dan baliho itu memajang foto diri, partai, daerah pemilihan, dan nomor urut.

Eko mengungkapkan, banyak caleg percaya, spanduk dan baliho yang cenderung seragam itu bisa memikat hati pemilih. Bisa jadi itu masukan dari tim konsultan atau sekadar ikut-ikutan karena tidak mau tertinggal. Padahal, alat komunikasi ini semestinya hanya pendukung.

Spanduk dan baliho sebaiknya dibatasi dan ditertibkan agar tak mengganggu ruang publik. Para caleg juga harus lebih cerdas membuat alat peraga yang ditujukan kepada kelompok masyarakat setempat dan pesannya disesuaikan dengan persoalan lokal. Lebih baik lagi, jika caleg mau berdialog, mendengarkan, dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah nyata rakyat.

Secara terpisah, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mengatakan, setelah KPU mengesahkan DCT, sah bagi parpol dan calon berkampanye. Namun, aturan teknis tentang kampanye dan dana kampanye ternyata belum diundangkan. Ada kekosongan aturan yang jadi celah berkampanye.

Berdasarkan pemantauan JPPR, saat ini spanduk dan alat peraga lain lebih ditujukan untuk pengenalan caleg sehingga hanya menonjolkan aspek fisik daripada tema program. Demi menarik perhatian, kadang alat peraga dibuat aneh-aneh. Semua itu sesungguhnya tidak secara langsung memengaruhi pemilih.

Belum teruji, alat peraga yang sembarangan dipasang membawa dampak positif bagi popularitas. Alat peraga macam itu justru membahayakan karena bisa mengganggu konsentrasi pengguna jalan.

"Model kampanye yang paling tepat sekarang ini adalah bertemu langsung dengan masyarakat pemilih. Kunjungi dari rumah ke rumah, ketuk pintunya dengan sopan, ajaklah bicara dan ngobrol tentang nasib bersama di masa mendatang. Hasil pembicaraan itu dikumpulkan sebagai bahan nanti pada saat menjadi wakil rakyat. Ini bisa menghilangkan jarak antara caleg dan pemilih," katanya.

Di beberapa daerah, seperti DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, masyarakat turun tangan. Mereka dengan gerakan "Reresik Sampah Visual" secara berjaringan menurunkan spanduk dan membersihkan ruang publik dari sampah visual politik yang mengotori dan mengganggu. (IAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com