Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Transparan, Peserta Konvensi Demokrat Akan Terus Berguguran

Kompas.com - 30/08/2013, 10:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha memperkirakan akan semakin banyak para peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang mundur di tengah jalan. Hal ini akan terjadi jika komite konvensi tidak bersikap transparan seperti yang terjadi kini.

"Ya, bisa jadi akan mundur di tengah jalan nantinya. Akan semakin berguguran pesertanya kalau mekanismenya tidak transparan," ujar Hanta saat dihubungi Jumat (30/8/2013).

Hanta mengatakan, salah satu poin krusial yang perlu diperjelas komite konvensi adalah tentang penetapan calon Presiden nantinya. Meski sudah disebutkan komite akan ada survei, namun aturan dasar Partai Demokrat masih memungkinkan adanya intervensi Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.

"Aturan penetapan capres juga belum jelas, karena ada poin di AD/ART Demokrat, di mana capres ditetapkan Majelis Tinggi," kata Hanta.

Menurut Hanta, jika penetapan capres tak juga diungkap komite konvensi, maka publik akan semakin antipati atas pelaksanaan konvensi itu. Jika semakin banyak kandidat yang mundur, maka kredibilitas Partai Demokrat dalam memilih capres pun dipertanyakan.

Seperti diberitakan, empat orang kandidat yang diundang komite konvensi yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana mundur dari konvensi. Mahfud merupakan orang yang paling keras mengkritik cara kerja komite yang dinilainya tidak transparan dan kerap berubah-ubah keterangannya mengenai mekanisme dan kriteria kandidat.

Selain tiga nama itu, Bupati Kutai Timur Isran Noor yang namanya sempat diajukan komite tiba-tiba saja tidak diundang mengikuti tahapan prakonvensi. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menolak undangan komite meski sudah tiga kali didatangi komite.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com