Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Akan Halangi JK Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 28/08/2013, 09:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, partainya akan menghormati semua pilihan politik yang akan diambil Muhammad Jusuf Kalla, terkait tawaran mengikuti Konvensi Capres Demokrat. Setelah djumpai Komite Konvensi Demokrat, Selasa (27/8/2013), Kalla menyatakan akan mempertimbangkan mengikuti konvensi. 

Hajriyanto mengatakan, Kalla merupakan tokoh senior Golkar dan dikenal sebagai tokoh nasional karena pernah menjabat wakil presiden. Oleh karena itu, menurutnya, wajar bila ada tawaran dari partai lain untuk mengusungnya menjadi calon presiden.

"Golkar tak akan menghalangi Jusuf Kalla untuk maju mengikuti konvensi," kata Hajriyanto, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Akan tetapi, katanya, Golkar berharap Kalla tak tergiur tawaran mengikuti konvensi dan memperkuat pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres Golkar. 

KOMPAS/Hendra A Setyawan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di kantor PMI, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Terkait pencalonan presiden yang diusung Partai Golkar, wakil presiden ke sepuluh ini tidak akan mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Keinginan subyektif Golkar tentu Pak JK (Jusuf Kalla) tak maju mengikuti konvensi, tapi kita tak akan menghalangi, tak akan memberikan sanksi karena menghormati ketokohan Pak JK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla mengaku mempertimbangkan untuk mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sejumlah aspek tengah ia telaah dan keputusannya akan diberikan dalam waktu dekat.

Pada Selasa (27/8/2013), Ketua Komite Konvensi Demokrat Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Taufiqurrahman Ruki mendatangi rumah Jusuf Kalla. Kedatangan kedua orang tersebut untuk memastikan kesediaan Jusuf Kalla mengikuti jalannya konvensi. Kedatangan tersebut merupakan yang ketiga kali.

Sebelumnya, pada tanggal 16 dan 22 Agustus lalu, komite sudah pernah mendatangi kediaman Jusuf Kalla untuk menanyakan hal yang sama. Sementara itu, ketika ditanya apa saja yang dibahas pada pertemuan malam ini, Jusuf Kalla masih enggan membeberkannya.

"Kami berbincang ke depannya apa, kemungkinannya apa," kata Jusuf Kalla singkat sembari masuk ke dalam rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com