Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2013, 15:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai mampu menarik dukungan secara signifikan terhadap pemilih yang golput atau belum menentukan pilihan calon presiden di pemilu 2014. Selain itu, Jokowi juga mampu menarik dukungan dari pemilih yang awalnya mendukung parpol selain PDI Perjuangan.

Hal itu terlihat dari survei yang digelar Forum Akademisi Teknologi Informatika (IT). Hasil survei dipaparkan Ketua Forum Akademisi IT Hotland Sitorus di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Jika PDI-P tidak menetapkan Jokowi sebagai capres sebelum Pemilu Legislatif 2014, menurut Hotland, angka abstain atau golput mencapai 25,5 persen. Namun, jika Jokowi menjadi capres sebelum April 2014, angka abstain atau golput tinggal 19,7 persen.

Perbedaan juga terlihat terhadap elektabilitas parpol lain jika Jokowi ditetapkan menjadi capres oleh PDI-P. Elektabilitas PDI-P, menurut survei, melonjak hingga 34 persen (sebelum Jokowi capres hanya 20,4 persen).

Elektabilitas parpol lain turun, yakni Partai Golkar menjadi 14,1 persen (dari 16,7 persen), Partai Gerindra 8,5 persen (9,6 persen), Partai Demokrat 5 persen (6,6 persen), PKS 3,9 persen (4,1 persen), Partai Hanura 3,5 persen (4,3 persen), PKB 3,3 persen (3,7 persen), PPP 3,1 persen (3,6 persen), Partai Nasdem 2,1 persen (2,3 persen), PAN 1,9 persen (2,2 persen), PBB 0,6 persen (tetap), dan PKPI 0,3 persen (0,4 persen).

"Jokowi effect menggerus kelompok abstain atau golput. Jika Jokowi menjadi capres PDIP, suara semua parpol juga disedot PDIP. Jokowi sangat potensial. Dia mampu meruntuhkan sekat antar partai, golongan," kata Hotland.

Dalam penjelasannya, Forum Akademisi IT mengaku melakukan survei pada 1-20 Agustus 2013 . Sebanyak 2.000 orang (1.000 pria dan 1.000 perempuan) di 34 provinsi menjadi responden dengan teknik wawancara langsung. Adapun margin error hasil survei tersebut plus minus 2,5 persen.

Seperti diberitakan, PDI-P hingga saat ini belum menetapkan capres-cawapres. Kewenangan penetapan capres-cawapres diserahkan kepada Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. Hanya, PDI-P mengaku mencermati hasil berbagai survei yang menempatkan Jokowi pada posisi teratas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com