Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tolak Disebut Takut Tahan Anas

Kompas.com - 22/08/2013, 06:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menolak disebut takut menahan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Anas adalah tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lain yang belum disebutkan KPK.

"Tidak ada rasa takut sedikit pun menahan tersangka. Ini murni untuk kepentingan penyidikan," tepis Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (21/8/2013). Dia menegaskan, ditahan atau tidaknya seorang tersangka bergantung pada kelengkapan alat bukti dan berkas perkaranya.

Sejauh ini, menurut Johan, KPK masih mengumpulkan keterangan terkait perkara Anas. Dia pun menambahkan sangkaan yang dikenakan pada Anas tak hanya terkait proyek Hambalang, tetapi juga proyek lain yang masih dalam penelusuran.

"Terkait dengan pengumpulan keterangan untuk melengkapi berkas AU (Anas Urbaningrum), bisa jadi masih dilakukan penyidik sehingga belum tersangka yang dipanggil," tambah Johan. Penahanan tersangka, kata dia, juga dilakukan setelah yang bersangkutan diperiksa.

Sejauh ini, ujar Johan, KPK belum menjadwalkan ulang pemeriksaan Anas sebagai tersangka. Dalam jadwal pemeriksaan sebelumnya pada 31 Juli 2103, Anas tidak datang. Dia pun memastikan seorang tersangka pasti ditahan sebelum berkas perkaranya masuk ke tahap penuntutan. "(Belum ditahannya Anas) bisa juga berkaitan dengan pengembangan penyidikan," kata dia.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dalam perkara ini berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 22 Februari 2013. Saat menjadi anggota DPR, Anas diduga menerima pemberian hadiah, antara lain berupa Toyota Harrier dan Vellfire. KPK juga mendalami keterkaitan kasus ini dengan aliran dana untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com