Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Papua Barat Belum Diunggah

Kompas.com - 19/08/2013, 14:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hingga Senin (19/8/2013) baru hanya sekitar 85 persen data pemilih Pemilu 2014 masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, data pemilih di Papua Barat sama sekali belum masuk dan diunggah ke Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) KPU.

“Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Kendala dari sana, problem-nya ada di lapangan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, di provinsi itu, selain permasalahan sumber daya, proses memasukkan data ke sistem juga terhambat jaringan internet yang lemah. Disampaikannya, meskipun belum terunggah, data pemilih di Papua Barat sudah tercatat dan diperbaiki oleh panitia pemungutan suara (PPS) setempat.

“Kalau di PPS tetap diumumkan. Ketika ada masukan dari masyarakat pun, akhirnya hanya ditulis tangan,” tutur Ferry.

Untuk mempercepat perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) di wilayah tersebut, katanya, KPU mengirimkan tim yang membantu kerja PPS. Tim tersebut, ujarnya, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Data dan Informasi KPU.

“Tim itu cukup membantu, mempercepat kerja PPS di lapangan,” lanjutnya.

Penelusuran Kompas.com di situs kpu.co.id, pencarian nama pemilih khusus untuk Provinsi Papua Barat tidak dapat dilakukan. Di layar akan muncul tampilan “DPS untuk Kelurahan WERFRA (nama kelurahan) telah ditetapkan oleh PPS setempat namun masih dalam proses unggah. Mohon kembali lagi setelah proses unggah selesai.”

Sementara itu, data pemilih di Provinsi Papua yang sudah masuk sistem sebanyak 164 ribu. Sementara, data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri mencatat ada potensi pemilih seluruh Indonesia sebanyak 190.411.133 untuk Pemilu 2014.

Selain diumumkan melalui situs KPU, DPS juga dipasang di kantor kelurahan, kantor desa, atau tempat yang akan menjadi tempat pemungutan suara dalam pemilu mendatang. Pemasangan DPS bertujuan menjaring masukan masyarakat untuk perbaikan data daftar pemilih dengan melalui tahap verifikasi.

Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu Legislatif dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, DPSHP diserahkan kepada KPU Kabupatan Kota oleh panitia Pemungutan Suara paling lambat pada 16 Agustus 2013. KPU kabupaten kota kemudian mengirimkan data perbaikan daftar pemilih tersebut kepada KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com