Pemerintah Belum Sadar Daruratnya Kondisi Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika mengatakan peristiwa kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (lapas) Labuhan Ruku, Sumatera Utara adalah buntut dari ketidaksungguhan pemerintah dalam mengatasi persoalan lapas. Padahal, Pasek menilai masalah lapas sudah masuk dalam kategori darurat.

"Tampaknya para penanggung jawab lapas belum juga paham dan sadar kalau sekarang ini kondisi darurat lapas itu memerlukan konsentrasi dan kesungguhan dalam pengelolaannya," ujar Pasek di Jakarta, Senin (19/8/2013).

KOMPAS.com/Tigor Munthe Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku setelah kerusuhan dan pembakaran, Minggu (18/8/2013).

Pasek menjelaskan kerusuhan ini akan terjadi di lapas mana pun di Indonesia karena persoalannya masih sama yakni kelebihan kapasitas. Hal lain yang menyebabkan kerusuhan yakni mayoritas penghuninya sulit mendapatkan remisi, kondisi lapas yang tidak ideal, dan ketidakadilan dalam manajemen lapas yang dirasakan penghuni.

"Semua ini mestinya dipahami harus diikuti dengan keseriusan dan siaga sepanjang kondisi tersebut belum teratasi," ucap Pasek.

Ia melanjutkan petugas lapas harus bisa mengatur para narapidana sehingga emosinya tak terkontrol. Pendekatannya, kata Pasek, perlu dilakukan secara komprehensif, bukan sporadis.

"Selain itu, manajemen remisi harus ditata secara transparan, baik dan terukur serta berkeadilan, ini juga jadi pemicunya," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di dalam Lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara pada Minggu (18/8/2013). Peristiwa bermula saat tahanan memanggil sipir dan memukulinya. Diduga ada tahanan yang memprovokasi hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran.

Ketika itu, lapas hanya dijaga dua orang aparat kepolisian dan dua petugas Lapas. Akibat peristiwa ini, sebanyak 25-30 orang tahanan kabur dari lapas. Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM masih mendata jumlah tahanan yang melarikan diri.