Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Era Soeharto Dianggap Lebih Baik dalam Penentuan Puasa dan Lebaran

Kompas.com - 18/08/2013, 17:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan fakta menarik dalam penelitian mengenai penentuan awal puasa dan Lebaran. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa di era kepemimpinan Presiden Soeharto penentuan waktu tersebut dianggap lebih baik ketimbang era pemimpin setelahnya.

Peneliti LSI, Rully Akbar, menyatakan, era kepemimpinan Soeharto dianggap lebih baik karena tak ada kegaduhan dalam penentuan awal puasa dan Lebaran. Ia mengatakan, pemimpin setelah Orde Baru dianggap paling heboh dalam menentukan awal puasa dan Lebaran karena masyarakat semakin kritis menyikapi hal-hal yang diekspos.

Hasil penelitian LSI mencatat, hanya 12,42 persen masyarakat responden yang menganggap keterlibatan pemerintah di era reformasi baik. Hal itu berbanding jauh karena 51,08 persen responden menganggap pemerintah Orde Baru lebih baik dalam menentukan waktu tersebut.

"Bahkan, pemerintah Orde Lama dianggap lebih baik karena 36,50 persen responden menyatakan itu," kata Rully dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis. LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini karena merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antarormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com