Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Lawan-lawan Politik Menghambat Gerindra

Kompas.com - 17/08/2013, 13:09 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa lawan-lawan politik mencoba menghambat partainya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden RI lewat presidential treshold yang tinggi.

Kendati demikian, ia menuntut seluruh kadernya untuk lebih militan dan kerja keras untuk menarik pendukung sebanyak mungkin. "Elite-elite (politik) di Jakarta mencoba menghambat kita, mengerdilkan Partai Gerindra," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Mantan Danjen Kopassus tersebut menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk menarik anggota baru agar partai memperoleh banyak suara. Ia meminta setiap kader mendapatkan dua anggota setiap bulan.

"Saya minta seluruh kader jangan lembek. Jadilah kader yang militan. Kalau tidak, copot saja baju putihmu (seragam Gerindra)," tegasnya.

Seperti diberitakan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilu Presiden (UU Pilpres) di DPR mengalami jalan buntu (deadlock). Sembilan fraksi tidak mencapai kata sepakat mengenai satu pasal, yaitu Pasal 9 UU Pilpres.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen kursi nasional.

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang mendukung revisi UU tersebut dan menuntut agar persentase presidential treshold diturunkan. Dengan demikian, Prabowo bisa maju sebagai kandidat presiden tanpa harus memenuhi ketentuan dalam pasal itu.

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2013, Prabowo paling unggul di antara tokoh-tokoh nasional lain, seperti Aburizal Bakrie dan Megawati Soekarnoputri.

Tingkat elektabilitas mantan Pangkostrad tersebut hanya kalah dari Jokowi. Senada dengan CSIS, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merilis hasil survei pada tanggal 27 Juni 2013 juga menunjukkan hal yang sama. Apabila nama Jokowi tak dimasukkan, elektabilitas Prabowo menjadi yang paling tinggi dengan 14,2 persen.

Di bawah Prabowo masing-masing ada Aburizal Bakrie (9,4 persen), Megawati (9,3 persen), Jusuf Kalla (4,2 persen), Rhoma Irama (3,5 persen), Wiranto (3,4 persen), dan Mahfud MD (1,9 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com