Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Mau Undang Jokowi, Minta Izin Dulu ke Mega

Kompas.com - 16/08/2013, 09:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyikapi daftar usulan anggota komite konvensi yang akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Menurutnya, bila usulan itu benar diwujudkan, maka Komite Konvensi Partai Demokrat wajib meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai figur yang membesarkan nama Jokowi.

"Panitia konvensi apabila ingin mengundang seseorang (kader lain) dalam politik, ada etika mengundang. Kalau ingin mengundang Jokowi, minta izin sama Bu Mega," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul

Meski begitu, anggota Komisi III DPR ini menyampaikan bahwa menurutnya ada rasa kurang etis jika mengundang tokoh besar dari partai lain untuk ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Ia menduga, usulan mengundang Jokowi keluar dari tokoh-tokoh independen yang mendominasi dalam komite konvensi tersebut.

"Masak orang besar karena partai lain kita mau ambil, tidak baiklah," ujarnya.

Untuk diketahui, Komite Konvensi Partai Demokrat mengusulkan nama Jokowi diundang mengikuti konvensi calon presiden tersebut. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota komite yang enggan disebutkan namanya.

Anggota komite itu menyampaikan, dalam rapat internal yang digelar komite konvensi, banyak anggota komite yang mengusulkan nama Joko Widodo alias Jokowi untuk mengikuti konvensi. Meski demikian, di sisi lain, semua anggota komite sangat sadar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak akan mengizinkan kader potensialnya itu mengikuti seleksi calon presiden dari partai lain.

"Banyak yang memasukkan nama Jokowi, ini menunjukkan bahwa komite sangat rasional dan independen dalam pengusulan nama-nama calon peserta," kata sumber tersebut, seusai menghadiri rapat internal komite konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013) malam.

Komite konvensi Partai Demokrat mengusulkan 15 nama baru untuk diundang sebagai bakal calon peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Juru Bicara Komite Konvensi Rully Charis menjelaskan, 15 nama baru yang diusulkan itu di luar 11 nama yang telah lebih dulu diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Rully menjamin, semua nama yang diajukan oleh komite merupakan para tokoh yang kompeten dan dianggap mewakili masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Komposisinya, 15 nama baru itu berasal dari 10 laki-laki dan 5 perempuan.

Rully menambahkan, pada awal pekan depan, komite konvensi akan memastikan kebersediaan 15 orang yang diusulkan mengikuti konvensi itu. Setelah ada komitmen dan menyatakan bersedia mengikuti konvensi, barulah komite akan menyampaikannya kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk koordinasi lanjutan.

Rully menyatakan bahwa pihaknya belum akan membeberkan siapa 15 nama baru yang diusulkan komite untuk mengikuti konvensi. Ia merasa tak etis menyampaikan kepada publik karena jumlahnya masih mungkin berubah. Terlebih lagi, semua nama yang diusulkan belum terkonfirmasi bersedia untuk mengikuti konvensi.

Di luar 15 nama baru yang diusulkan komite konvensi, terdapat 11 nama yang diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dari 11 nama itu, 9 di antaranya sempat diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat. Mereka adalah Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KSAD), Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com