Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Penyelidikan KPK Tak Berhenti di SKK Migas

Kompas.com - 14/08/2013, 23:34 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan, untuk menyelamatkan pendapatan negara dari sektor energi dan mineral, penyelidikan dan penyidikan KPK tidak akan berhenti pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), tetapi juga pada sektor dan lembaga lain di bidang mineral. Alasannya, pendapatan negara dari sektor energi dan mineral nilainya besar sekali.

"Oleh sebab itu, selain migas, KPK juga akan memfokuskan pada sektor tambang seperti batu bara, emas, atau timah dan lainnya. Jika tanpa pengelolaan yang baik dan diikuti pengawasan yang efektif, potensi besar itu menguap semuanya. Hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya, tetapi rakyat tetap miskin," tegas Abraham saat dihubungi Kompas, Rabu (14/8/2013).

Sebut saja besarnya potensi pendapatan dari Blok Migas Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok Migas Natuna di Lautan Natuna, tambang batu bara di Kalimantan, nikel di Sumatera dan Sulawesi, hingga migas dan mineral lainnya di Papua. Menurut dia, penangkapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan sejumlah pihak lainnya saat penyergapan KPK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, merupakan langkah awal KPK mencegah dan memberantas korupsi di sektor energi dan mineral.

"Setelah memfokuskan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas, KPK juga akan melihat kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lainnya. Sebab, kejahatan itu, tak selalu berdiri sendiri," tambah Abraham.

Dalam Peta Jalan Tahun 2012 KPK, kata Abraham, ada tiga sektor di APBN yang bakal disoroti lembaganya. Selain energi, dua sektor lain adalah ketahanan pangan dan penerimaan pajak.

"Sektor-sektor ini, jika tanpa pengelolaan yang penuh tanggung jawab dan pengawasan, sia-sia saja menjadi milik Indonesia. Selain tak membayar royalti, nilai royaltinya juga tak sebanding dengan produksinya. Belum lagi jika penerimaannya bocor di APBN," papar Abraham saat berkunjung ke redaksi Kompas sebelum Lebaran lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com