Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Harus Non-Aktif dari Kepengurusan Partai

Kompas.com - 12/08/2013, 12:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat saat ini masih mendekati kandidat-kandidat calon presiden yang akan ikut dalam konvensi calon presiden. Nantinya, seluruh peserta konvensi yang berasal dari partai politik lain diwajibkan untuk non-aktif dari kepengurusannya di partai. Demikian disampaikan Sekretaris Panitia Konvensi Suaidi Marasabessy saat dihubungi Senin (12/8/2013) siang.

"Selain persyaratan yang diatur dalam undang-undang, juga ada persyaratan tambahan. Kalau misal sudah menjadi peserta, dan dia pengurus partai lain, dia harus bersedia non-aktif dari jabatan strukturalnya," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengungkapkan, peserta konvensi belum diwajibkan untuk menjadi kader Partai Demokrat. Namun, nantinya jika terpilih sebagai capres yang diusung Partai Demokrat, peserta konvensi itu wajib memiliki karta tanda anggota (KTA) Partai Demokrat.

"Syarat lainnya bagi peserta konvensi yakni menandatangani pakta integritas. Ada juga yang terkait masalah kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat," katanya.

Suaidi mengakui partainya kini sudah mengundang 10 kandidat, namun belum bisa dipastikan mereka mau menerima ajakan Partai Demokrat. Pada akhir Agustus 2013 ini, panitia konvensi akan mengumumkan secara resmi seluruh peserta yang ikut dalam konvensi.

Seperti diketahui, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi 10 tokoh nasional untuk maju sebagai pesert konvensi. Namun, nama kesepuluh orang itu masih dirahasiakan hingga mereka menyatakan kesediannya. Tetapi, hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang menyatakan ketertarikannya maju dalam konvensi capres Partai Demokrat.

Mereka adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah menyampaikan mantan KASAD Pramono Edhie Wibowo dan Dubes RI di Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com