Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achsanul Bantah Pembelian Merpati Fiktif

Kompas.com - 03/08/2013, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait pembelian fiktif pesawat Merpati MA 60. Menurutnya, pembelian itu benar-benar ada, hanya terjadi pada periode DPR tahun 2004-2009.

“Pembelian pesawat tahun 2010, berarti berdasarkan persetujuan APBN 2009. Artinya, itu dibahas zaman DPR periode lalu (2004-2009). Setahu saya, pesawat MA 60 itu ada, artinya pembelian itu tidak fiktif,” ujar Achsanul saat dihubungi, Sabtu (3/8/2013).

Namun, Achsanul mengaku tidak tahu ternyata di dalam pembelian itu terjadi mark-up dan disertai sejumlah permainan. “Saya tidak tahu, sebaiknya ditanyakan pada Komisi XI periode 2004-2009. Mungkin Mas Nazar memiliki bukti atas apa yang disampaikan,” ucap Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Achsanul menjelaskan pada periode DPR kali ini, komisinya memang sempat membahas business plan Merpati. Namun, di dalam rencana itu tidak pernah ada penambahan armada. Pasalnya, rencana pembelian pesawat dengan Rusia batal setelah insiden kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak.

“Sehingga sampai saat ini belum terealisasi. Komisi XI periode ini tidak ada persetujuan pembelian pesawat MA 60,” katanya.

Proyek fiktif Merpati?

Seperti diberitakan, Nazaruddin kembali menuding mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengaku diperintah Anas untuk menerima uang dari proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60.

"Untuk jatahnya waktu itu disuruh Mas Anas, saya sebagai bendahara (partai), disuruh ambil, ya saya ambil," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (2/8/2013), seusai pemeriksaan.

Menurut Nazaruddin, uang proyek Merpati ini tidak hanya diterima olehnya. Uang hasil korupsi proyek ini, menurut Nazaruddin, juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Uangnya (diterima) Setya Novanto. Yang dia terima, tentu saya terima. Saya kan lihat juga, ya kan saya lihat juga porsinya Setya Novanto berapa," ucapnya.

Nazaruddin juga mengklaim bahwa pernyataannya ini bukanlah bohong belaka. Mantan anggota DPR itu mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya kepada KPK.

"Apa yang saya laporkan tentu saya bukan sekadar melaporkan. Semua bukti-buktinya sudah saya kasih ke KPK. Apa yang saya laporkan itu saya alami dan saya jalani," kata Nazaruddin.

Sebelumnya Nazaruddin mengatakan bahwa dana proyek pengadaan pesawat Merpati ini mengalir ke sejumlah anggota DPR sekitar 2010. Selain Setya, Nazaruddin menyebut nama Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey ikut menerima uang hasil korupsi proyek tersebut. Tudingan Nazaruddin ini pun dibantah para politisi Golkar dan PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com