Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Polisi Tidak Salah Tangkap Teroris

Kompas.com - 31/07/2013, 21:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional M Nasser menilai bahwa penangkapan dua terduga teroris, Sapari (49) dan Mugi Hartanto (39), yang kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, bukanlah kasus salah tangkap.

"Itu bukan salah tangkap, justru polisi teliti sehingga mereka berdua akhirnya dapat dibebaskan," kata Nasser seusai acara seminar pemaparan hasil penelitian Kompolnas di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Lebih jauh Nasser menjelaskan bahwa waktu 7 x 24 jam yang digunakan oleh kepolisian untuk memeriksa dua terduga teroris tersebut adalah wajar. Menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Terorisme.

"Waktu 7 x 24 itu waktu yang normal untuk melakukan pemeriksaan. Tidak lama. Itu kan di undang-undang juga memang diatur demikian," ujar Nasser.

Kedua terduga teroris yang telah dibebaskan tersebut, menurut Nasser, juga tidak menuntut banyak. Mereka hanya meminta agar nama baik mereka yang telah rusak dikembalikan seperti semula.

"Mereka hanya minta nama baik mereka yang sempat tercemar dikembalikan seperti semula dan, walau tanpa diminta pun, itu memang kewajiban kepolisian untuk melakukan itu," ujarnya.

Sebelumnya, dua terduga teroris, Sapari dan Mugi, dibebaskan oleh Densus 88 setelah ditangkap saat penggerebekan di Tulungagung, Jawa Timur, pada Senin pekan lalu. Keduanya dipulangkan lantaran tidak terbukti bersalah setelah menjalani pemeriksaan selama sepekan di Polda Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com