Sadap Presiden SBY, DPR Tuntut Australia Minta Maaf

Menurutnya, Pemerintah Australia harus meminta maaf karena telah mengkhianati hubungan baik dengan SBY sebagai Presiden Indonesia.

"Itu tindakan tidak terpuji dan memalukan dari Australia. Australia harus meminta maaf secara terbuka bila itu benar-benar terjadi. Sebab persahabatan yang dibangun SBY telah dikhianati Pemerintah Australia," kata Pasek saat dihubungi pada Minggu (28/7/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, posisi Indonesia di kancah internasional semakin hari semakin diperhitungkan dan disegani. Ia menyesalkan bila ada pihak yang melakukan cara-cara kotor dan merusak hubungan baik yang telah dijalin selama ini.

Kalaupun ingin berkompetisi, kata Pasek, semestinya Australia melakukan kompetisi diplomasi yang fair saat ingin menegaskan posisinya dalam pergaulan dunia. Ia pun meminta tim keamanan Presiden SBY untuk lebih serius menjaga kejadian serupa agar tak terulang kembali.

Dia yakin, bukan tidak mungkin di waktu lain, negara-negara besar akan melakukan praktik kotor yang sama untuk kepentingannya masing-masing. "(Penyadapan) Itu cara-cara frustrasi dari sebuah negara maju dan hanya menjatuhkan martabat negara itu sendiri. Mereka tampaknya kewalahan melihat laju kemajuan dan peran Indonesia yang semakin strategis di dunia internasional," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY beserta rombongan diketahui disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013).

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

"PM Kevin Rudd sangat berhasrat untuk memperoleh informasi intelijen, terutama yang menyangkut para pemimpin Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Yudhoyono, PM India Manmoham Singh, dan [mantan Presiden Cina] Hu Jintao," kata sumber tersebut.

Sumber itu mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB.