Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, PDI Perjuangan Pertimbangkan Jokowi sebagai Capres 2014

Kompas.com - 25/07/2013, 10:28 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin meroket. Elektabilitasnya seakan tak terbendung dalam survei sejumlah lembaga. Elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu muncul, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Terakhir, survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menempatkan Jokowi sebagai tokoh terpopuler 2013. Selama ini, saat ditanya soal kemungkinan "mencapreskan" Jokowi, PDI Perjuangan selalu menyatakan bahwa Jokowi akan berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017.

Kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan,  Jokowi menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait Pilres 2014.

"Lembaga survei bukan salah satu alat untuk pengambilan keputusan partai. Tapi, nama Jokowi tetap menjadi bagian yang kami pertimbangkan," ujar Tjahjo Kumolo, yang menghadiri rilis survei SSSG, di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Menurut Tjahjo, PDI-P akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P harus memikirkan masak-masak tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.

"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga mempunyai komitmen, jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.

Tjahjo mengatakan, PDI-P selalu mencermati hasil lembaga survei. Lalu, apakah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan merestui Jokowi untuk maju dalam pilpres?

"Saya belum bisa komentar karena hasil survei bukan tolok ukur untuk menentukan keputusan politik," jawab Tjahjo.

Menurutnya, banyak pertimbangan sehingga PDI-P belum juga mendeklarasikan capres. PDI-P melihat geliat perkembangan bangsa dan masalah-masalah regional, nasional, hingga internasional. Tjahjo menegaskan, PDI-P tak mau terburu-buru dan menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan capresnya.

"Saya kira tunggu waktu yang tepat, tapi kami mencermati aspirasi masyarakat bagaimana opini media, bagaimana hasil survei baik yang independen, atau yang dibuat parpol," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com