Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Rekapitulasi DPS

Kompas.com - 24/07/2013, 17:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di semua provinsi di Indonesia. Pasalnya, data pemilih di enam provinsi belum akurat. Padahal, Rabu (24/7/2013) ini adalah hari terakhir pengumuman DPS.

“Rekapitulasi menunggu enam daerah itu. Kalau itu sudah datang, ya fixed itulah data DPS nasional,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, sembari menunggu data dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau terkirim, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU menyisir data ganda yang masuk. “Kami akan lakukan penyisiran DPS dengan Sidalih. Sidalih terus masuk, tidak menunggu sampai semua masuk dan direkapitulasi. Rekapitulasi itu digunakan untuk sinkronisasi dengan data nasional,” ungkapnya.

Menurut Ferry, meski tahapan pengumuman DPS akan berakhir, KPU tidak akan mencabut DPS yang telah diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di setiap kelurahan/desa. “DPS yang sampai sekarang ini dipasang di kelurahan akan terus kami umumkan dan tidak akan dicabut,” ujar Juru Bicara KPU itu.

Untuk itu, katanya, pihaknya telah mengimbau dan menginformasikan ke semua PPS untuk terus memasang DPS tersebut. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memeriksa dan memastikan nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2014.

“Kami informasikan seluruh PPS untuk tetap memasang DPS yang sudah dipampang sejak 11 Juli lalu. Kalau memang ada, yang sudah dicabut itu karena berkaitan soal teknis,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menemukan DPS sejumlah kabupaten, kota, dan kecamatan di enam provinsi belum akurat. KPU setempat diminta segera memperbaiki daftar tersebut.

“Setidaknya ada enam daerah yang perlu dilihat lagi keakurasiannya karena ada proses yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih),” Ferry, Selasa (23/7/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com