Curhat soal Kelola APBN, Presiden: Pusing Bapak Ibu, Pusing...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono curhat tentang rumitnya pengelolaan keuangan negara. Meski besaran APBN terus naik, Presiden mengatakan, pemerintah tetap mesti membagi anggaran ke banyak sektor, membayar utang luar negeri, dan menyalurkan anggaran ke daerah.

Awalnya, Presiden menjelaskan bahwa postur APBN 2014 mencapai sekitar Rp 1.600 triliun atau naik sekitar 400 persen dibanding sembilan tahun lalu. Sekitar 20,4 persen dari APBN akan dialokasikan untuk pendidikan. Jadi, kata dia, sisa APBN Rp 1.200 triliun lebih.

Sebagian dari sisa anggaran itu, tambah Presiden, akan dipakai untuk berbagai subsidi, salah satunya bahan bakar minyak. Menurutnya, tidak ada negara lain yang mengalokasikan anggaran untuk subsidi sebesar Indonesia.

"Kita punya kewajiban membayar utang kita sejak pemerintahan Presiden Soeharto sampai sekarang, kemudian sekitar Rp 300 triliun kita alokasikan ke daerah. Tinggal beberapa (triliun rupiah). Inilah yang untuk infrastruktur, untuk puskesmas, rumah sakit, bidan, perawat, TNI, Polri, untuk banyak sekali. Pusing Bapak Ibu, pusing," kata Presiden saat pertemuan dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Presiden lalu meminta agar distribusi anggaran tersebut dilaksanakan secara tepat. Jajaran pemerintah harus tahu mana yang prioritas, mana yang mendesak, mana yang bisa dilaksanakan beberapa tahun ke depan atau bertahap.

"Kalau uang cukup, kita bangun infrastruktur, jalan, pelabuhan serentak. Kalau uang kita cukup, rumah sakit kelas III, rumah sakit pusat, puskesmas kita bangun semua. Kalau uang kita cukup, polisi enggak mungkin kurang jumlahnya, padahal sudah nambah 53.000 polisi selama tiga tahun ini. Demikian juga peralatan militer kita banyak yang tertinggal dengan negara lain. Banyak yang harus kita biayai," kata Presiden.

Hal itu dijelaskan SBY untuk merespons banyaknya pihak yang ingin agar pemerintah memprioritaskan anggaran untuk profesinya. Selain itu, penjelasan Presiden itu sekaligus untuk membantah tuduhan Indonesia negara neoliberalisme.