Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Jangan Terlalu Bermimpi Jadi Presiden"

Kompas.com - 22/07/2013, 08:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai jawara calon presiden tak serta-merta memuluskan jalan Jokowi menuju pertarungan Pemilihan Presiden 2014. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, Jokowi harus berhitung.

"Sekarang jangan bermimpi dulu. Jangan terlalu mimpi dulu mau jadi presiden karena ada syarat yang harus dipenuhi," kata Arbi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Ia mengungkapkan, elektabilitas bukan satu-satunya elemen yang memuluskan jalan seseorang menjadi kandidat presiden. Ada faktor lain yang menentukan dan harus dipenuhi, di antaranya, dukungan partai dan dukungan elite. PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung pun, enggan merespons lebih jauh mengenai kesempatan Jokowi nyapres pada 2014.

"Walaupun dia punya elektabilitas 100 persen, kalau tidak ada dukungan partai, masyarakat, elite, dan bukti kemampuannya, seberapa pun hebatnya dia tidak bisa," kata Arbi.

Meski demikian, kegiatan blusukan yang identik dengan Jokowi harus terus dilakukan. Menurutnya, hobi blusukan Jokowi itu menunjukkan tak adanya jarak antara pemimpin dan rakyat. Walau ada yang menudingnya sebagai pencitraan, menurut Arbi, saat ini pemimpin yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mau dekat dengan masyarakatnya. Masyarakat tak lagi melihat program, tetapi melihat ketokohan.

"Tidak ada yang salah dengan blusukan. Berarti, dia bukan pemimpin yang sekadar di balik meja," kata Arbi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com