Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres PPP, Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

Kompas.com - 17/07/2013, 01:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan menyatakan baru akan menggelar konvensi setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif 2014. Bila PPP dapat meraup suara minimal sebesar parliamentary threshold alias 3,5 persen suara sah dalam pemilu itu, konvensi akan digelar.

“Kalau kami 3,5 persen berhasil dapatkan, tidak tertutup kemungkinan PPP akan melakukan konvensi terbuka karena peluangnya ada. (Tapi) kalau 3,5 persen masa sih PPP enggak dapat. Jadi konvensi bisa dilakukan setelah pileg,” ucap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam acara buka puasa bersama di kediamannya, Selasa (16/7/2013).

Suryadharma mengatakan, pada awalnya PPP berpandangan melakukan konvensi adalah cara yang paling tepat menjaring calon presiden yang diinginkan. Semula, PPP ingin melakukan konvensi sebelum pemilu legislatif.

Namun, melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di parlemen, PPP mengurungkan niat itu karena melihat syarat pengusungan capres kemungkinan tidak akan berubah. Jika tidak berubah, syarat partai politik dapat mengusung pasangan calon adalah bila memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif.

“Kalau ternyata kami sudah ada calon hasil dari konvensi dan ternyata PPP tidak mampu memenuhi syarat pencalonan itu, lalu bagaimana nasib capresnya?” ujar Suryadharma soal alasan konvensi harus menunggu hasil pemilu legislatif.

Menteri Agama ini pun menyebutkan, jika capres hasil konvensi PPP diusung melalui koalisi dengan partai lain, belum tentu juga partai koalisi setuju dengan capres hasil penjaringan konvensi yang dilakukan PPP. “Maka dari itu, konvensi kami pertimbangkan lagi. Baru akan kami putuskan setelah hasil pileg keluar,” tegas dia.

Selama menunggu hasil pileg itu, imbuh Suryadharma, para pengurus partai mulai memperhatikan dinamika bursa capres yang ada mulai dari para kandidat capres yang sudah mendeklarasikan diri hingga kandidat yang namanya digadang-gadang dalam berbagai survei. “Kami pantau dulu itu semua,” katanya.

Lebih lanjut, Suryadharma mengungkapkan, target suara PPP dalam pemilu legislatif adalah mendapatkan 12-15 persen suara sah. Jumlah ini dinilai sebagai target realistis yang kemungkinan besar bisa dicapai partai bernapaskan Islam tersebut. Semua caleg yang diusung PPP, kata Suryadharma, juga sudah dibekali secara matang untuk membantu menaikkan elektabilitas partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com