Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Anggaran Gudang, Sisa Logistik Pemilu "Tercecer"

Kompas.com - 16/07/2013, 10:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA-KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumarno mengatakan, tak ada alokasi anggaran untuk gudang penyimpannan logistik pemilu yang tak habis pakai. Logistik tak habis pakai itu, di antaranya, kotak suara dan bilik suara. Tak adanya gudang penyimpanan menyebabkan sisa logistik tak terkontrol dengan baik. 

"Kami tidak memiliki anggaran untuk membangun gudang penyimpanan sisa kotak dan bilik suara. Begitu juga dengan anggaran untuk menyewa gudang," kata Sumarno, Senin (15/7/2013).

Sisa logistik itu "tercecer" dan berada di sejumlah  wilayah sehingga tak bisa didata dengan baik kondisinya saat ini.

"Kami tidak tahu apakah kotak dan bilik suara hilang atau diambil oleh pemulung," ujar Sumarno.

Ia menambahkan, saat ini, KPU DKI Jakarta sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik Pemilu 2009 yang juga digunakan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Logistik yang layak pakai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan logistik Pemilu 2014. Jika ada selisih, itu akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dipenuhi. 

Saat ini, sisa logistik disimpan di sejumlah tempat, seperti ruang kosong di beberapa KPU kotamadya, kantor wali kota, bahkan di sekolah. 

Di antara berbagai kantor KPU tingkat kotamadya di Jakarta, hanya kantor KPU Jakarta Timur yang memiliki gudang penyimpanan yang layak.

"Karena kantor kami baru dibangun, kami memiliki ruang penyimpanan yang lebih representatif dibandingkan dengan yang lainnya," kata anggota KPU Jakarta Timur, Wage Wardana.

Sementara itu, KPU Pusat sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik yang layak pakai untuk Pemilu 2014. Untuk mengadakan pesta demokrasi yang digelar tahun depan tersebut, KPU Pusat menganggarkan Rp 4,9 triliun untuk membeli kebutuhan logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga distribusi logistik ke tiap-tiap daerah.

Harga kotak suara diperkirakan sekitar Rp 200.000 per buah, sementara harga bilik suara berkisar antara Rp 50.000-60.000 per buah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com