Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Sudah 10 Tahun di Pemerintahan, Masa Ikut Penyisihan Lagi...

Kompas.com - 10/07/2013, 16:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengaku pernah mempertimbangkan ikut konvensi Partai Demokrat untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Pasalnya, partainya, Golkar, sudah menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres.

Kini, bagaimana keputusan JK terkait konvensi Demokrat setelah Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan penjelasan tentang konvensi? JK memastikan tidak akan ikut konvensi Demokrat. Alasannya, ia merasa konvensi tersebut sama seperti babak penyisihan.

"Saya pikir konvensi sama dengan babak penyisihan. Saya rasa, saya kan sudah di pemerintahan 10 tahun, masa mau ikut babak penyisihan," kata JK seusai mengecek persediaan darah di Kantor PMI DKI Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Meski demikian, JK tetap menghargai sikap Demokrat yang terbuka dalam seleksi capres. Selain akan memiliki capres, menurut JK, konvensi juga akan menaikkan elektabilitas Demokrat. Mantan Ketua Umum DPP Golkar itu pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam konvensi.

"Kalau soal ikut konvensi, beri kesempatan yang lainlah. Tapi, kalau maju pilpres? Nanti sajalah," jawab JK sambil tersenyum.

Seperti diberitakan, konvensi pencalonan presiden Partai Demokrat akan digelar semi-terbuka. Selain kader, pesertanya bisa berasal dari non-kader Demokrat. Nantinya, Demokrat akan membentuk komite konvensi yang menyelenggarakan semua proses seleksi dan konvensi.

Komite konvensi akan berisi tokoh Demokrat dan tokoh independen. Keputusan akhir disebut akan melibatkan rakyat melalui mekanisme survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com