Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Mesir hingga Jember

Kompas.com - 08/07/2013, 20:59 WIB
Jodhi Yudono

Penulis

Catatan Kaki Jodhi Yudono

Semula saya hendak menulis tentang situasi Mesir pasca Mursi digulingkan oleh militer dan oposisi negeri itu.  Tayangan TV dan berita tentang Mesir sudah saya lahap beberapa hari belakangan ini. Tapi situasi dalam negeri republik ini sungguh lebih memprihatinkan berkait dengan kenaikan harga kebutuhan hidup setelah kenaikan harga BBM dan menjelang puasa tiba.

Namun tak ada salahnya juga sebelum lebih jauh ngomongin soal harga-harga kebutuhan yang melambung tinggi, baik juga kita longok sejenak peristiwa yang sedang berlangsung di Mesir.

Maklumlah, meski letaknya ribuan Km dari Indonesia, toh Mesir punya riwayat yang dekat dengan Indonesia. Mesir adalah negara pertama di dunia yang mengakui Kemerdekaan RI dari penjajahan Belanda. Ya, Mesir adalah saudara kita. Kini bangsa itu sedang lara, kita wajib memerhatikannya juga.

Di samping, tentu saja ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari situasi terakhir Mesir. Menurut hemat saya, ada yang tak lazim sedang berlangsung di Mesir dan juga pada peradaban umat manusia. Bayangkanlah, kudeta oleh militer atas sebuah pemerintahan yang sah dan demokratis di bawah pemerintahan Presiden Mursi yang baru berlangsung setahun, "didiamkan" bahkan oleh bangsa-bangsa yang selama ini mengaku demokratis.

Ah..., jangan-jangan, kejadian di Mesir dan di Indonesia penyebabnya sama, yakni lantaran mengikisnya akal sehat.

Krisis akal sehat membuat kita tak lagi mampu berpikir jernih. Ketika akal sehat hilang, maka krisis-krisis lainnya pun tampil di depan mata.

Dan lihatlah Mesir kini, kaum oposisi yang didukung militer negeri itu menuduh Mursi memiliki empat "dosa", karenanya dia wajib digulingkan. Yang pertama, karena dominasi Ikhwan (pendukung Mursdi) di Pemerintahan. Yang kedua, memburuknya ekonomi Mesir. Ketiga, adanya pelanggaran HAM. Keempat, Mursi membuat dekrit dengan menyatakan Presiden tidak dapat diturunkan oleh pengadilan.

Barangkali terlalu lebay jika berharap banyak dari pemerintahan yang baru berusia setahun untuk mengubah suasana menjadi lebih baik. Selain itu, tuduhan "empat dosa Mursi" pastilah dengan gampang bisa dipatahkan kelompok pendukung Mursi. Tuduhan pertama, mereka bisa menjawab 'adalah wajar jika pemenang pemilu menguasai pemerintahan. Partai Kebebasan dan Keadilan memenangkan pemilu dengan suara 40%. Wajar jika kemudian mereka memiliki anggota dewan terbanyak dan menjadi mayoritas di parlemen."

Tuduhan kedua, bisa saja dipatahkan dengan argumen bahwa buruknya ekonomi Mesir merupakan warisan Mubarak. Birokrasi di masa Mubarak adalah birokrasi yang korup, dan birokrasi ini masih bertahan di masa Mursi.

Mengenai pelanggaran HAM, berkait dengan serangan ke Gereja Koptik bisa dibantah bukan dilakukan oleh pemerintah, sebab hingga kini polisi belum mengumumkan hasilnya.

Tentang dekrit presiden, ini dilakukan Mursi karena banyak antek Mubarak di pengadilan dan MK mencoba menggulingkan Mursi dengan berbagai tuduhan. Karena itu, Mursi membuat dekrit dengan menyatakan Presiden tidak dapat diturunkan oleh pengadilan (edition.cnn.com).

Sebagai jawaban dari tindakan militer yang berlebihan itu, ribuan Ikhwanul Muslimin yang tak terima Mursi digulingkan pun berkumpul di Nasr City, Kairo, Mesir untuk memprotes kudeta militer dalam menumbangkan mantan Presiden Mursi dan pemerintahan yang sah.

Diberitakan AlJazeera, Jumat 5 Juli 2013, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa setelah salat Jumat waktu setempat. Para pendukung Mursi berkumpul memenuhi panggilan Ikhwanul Muslimin yang menyerukan untuk demonstrasi menentang kudeta terhadap Mursi pada Rabu 3 Juli 2013 oleh militer Mesir akibat desakan unjuk rasa oposisi yang digelar sejak Minggu 30 Juni 2013.

Pendukung mantan Presiden Mohammed Mursi terus melanjutkan aksi unjuk rasa pada hari Minggu waktu setempat. Kendati dalam aksi demonstrasi sebelumnya telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas sebanyak 30 orang dan melukai lebih dari 1.100 lainnya di seluruh negeri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com