Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNN Pernah "Pecat" Kompol AD karena Sekongkol dengan Bandar Narkoba

Kompas.com - 06/07/2013, 16:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Polisi AD, yang diduga mencuri data dari ruang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto, disebut memiliki reputasi buruk di BNN. Ia pernah bekerja sama dengan gembong narkoba hingga akhirnya dikeluarkan dari BNN dan menjadi penyidik Direktorat IV Bareskrim.

Sumber Kompas.com menyebutkan, pria lulusan Akademi Kepolisian RI tahun 1998 itu sempat bertugas di BNN. Namun, pada tahun 2011 akhir, AD diusulkan untuk dikeluarkan dari BNN. Ia diduga mengawal peredaran narkoba dengan membekingi seorang gembong besar.

"Dia memakaikan lencana BNN ke mafia," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2013) pagi.

"Eh, malah sekarang menjadi penyidik narkoba di Direktorat IV (Narkotika) Bareskrim," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kompol AD terekam CCTV gedung BNN menyelinap ke ruang staf Benny Mamoto, di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (4/7/2013) malam. Kompol AD membawa dua dokumen dari ruangan tersebut. Dua dokumen itu dimasukkan dalam tas dan satu lainnya ditenteng.

BNN masih mencari tahu dokumen apa yang diambil Kompol AD. Kejadian tersebut tidak lama setelah Benny dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Helena atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Saat dikonfirmasi, Benny tak tahu apakah kedatangan Kompol AD soal kasus yang dilaporkan Helena.

"Itu mencuri namanya. Kalau dia menggeledah harus ada surat, berikutnya harus ada tanda terima barang apa yang diambil. Harus sesuai prosedurlah," katanya.

Benny menambahkan, ia belum mengomunikasikan hal tersebut pada Badan Reserse Kriminal Polri. Dia berharap petinggi Polri akan mengklarifikasi langsung kepada Kompol AD terkait pengambilan dokumen itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com