Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Belum Putuskan Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 26/06/2013, 21:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku belum memutuskan maju atau tidak dalam konvensi Partai Demokrat yang bertujuan menjaring calon presiden 2014. Alasannya, konvensi tersebut masih belum jelas.

Hingga ini, belum jelas kapan konvensi akan digelar. Pernyataan pihak Demokrat beberapa kali mundur dari awalnya Juni, hingga terakhir September. Belum jelas juga aturan konvensi, khususnya hak dan kewajiban peserta konvensi.

"Misalnya Anda ikut (konvensi). Anda menang, tapi partainya kalah (di Pemilu Legislatif). Apa hak Anda, apa kewajiban partai? Apa Anda harus tetap terikat di situ (di Demokrat, tidak bisa maju di parpol lain) atau bagaimana? Itu harus diatur semua," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Meski demikian, Mahfud tetap mengapresiasi niat baik Demokrat. Gagasan konvensi, menurut dia, merupakan ide yang brilian. Konvensi dapat membuka pintu bagi banyak tokoh yang tidak bergabung dengan parpol untuk ikut dalam kontestasi pilpres tanpa melanggar UUD 1945.

Seperti keputusan MK, Mahfud menganggap wacana capres dari jalur independen melanggar konstitusi. Lantaran jalur capres hanya lewat parpol, menurut Mahfud, perlu ada pembinaan kualitas parpol lain agar lebih terbuka terhadap calon alternatif.

Seperti diberitakan, selain Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan juga mengaku akan menggelar konvensi. Khusus untuk Demokrat, akan dibentuk komite yang menyelenggarakan konvensi.

Adapun parpol lain, sudah ada yang menetapkan bakal capres seperti Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com