Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Jangan Berandai-andai karena...

Kompas.com - 22/06/2013, 06:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak mau berandai-andai terkait posisi partainya dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Anis pun mengutip dalil yang menyatakan bahwa berandai-andai adalah bagian dari setan.

"Saya tidak mau berandai-andai. Jangan andaikan karena andaikan itu bagian dari setan. Lebih baik kami diam, lebih baik kerja rutin normal dan apa adanya," ujar Anis di Hotel Bidakara, Jumat (21/6/2013).

Anis menyatakan, dia hanya mau melihat kondisi nyata PKS saat ini. Secara de facto, kata dia, PKS masih bagian dari koalisi. "Saya tidak mau bicara soal komitmen atau perasaan. Kita lihat de facto-nya saja, faktanya menteri PKS masih berada di kabinet," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya PKS tak diundang dalam rapat kabinet, Anis pun hanya tertawa ringan. "Ah itu kan sudah biasa, dari dulu juga begitu kan," seloroh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tak cuma di harga BBM

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa sikap PKS yang berbeda dengan koalisi tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan harga BBM. Setidaknya, PKS berbeda sikap dengan koalisi dalam tiga hal lain, yakni kasus Bank Century, Undang-Undang DIY, dan mafia pajak.

Dengan semua perbedaan sikap itu, kata Anis, PKS tetap berada di koalisi. Ia mengatakan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pikiran. "Saya rasa, perbedaan ini tidak lagi jadi persoalan dalam kultur demokrasi kita. Ini masalah ijtihad, dua pihak anggap ini sebagai kepentingan rakyat," tuturnya.

Dengan demikian, Anis pun menilai perbedaan sikap PKS pada kenaikan BBM tidak akan berdampak apa pun. Jika ada pihak koalisi yang menginginkan PKS hengkang, Anis menyatakan itu adalah pendapat pribadi. "Itu masih personal, tidak ofisial. Masalah ini kan hanya tematik, lebih baik disikapi secara kalem dengan doa," ucap Anis.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Penolakan tersebut karena PKS menolak kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi yang termaktub di dalam RAPBN-P tersebut. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak dipersoalkan para kolega mereka. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri dengan mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Nasional
    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Nasional
    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Nasional
    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Nasional
    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    Nasional
    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    Nasional
    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Nasional
    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Nasional
    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Nasional
    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Nasional
    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com