Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP-PKS: APBN-P Tandingan Harus Masuk Opsi Voting

Kompas.com - 17/06/2013, 20:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lobi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/6/2013) berlangsung alot. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera masih ngotot menambah opsi voting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Senin sore. "PDI-P masih memaksakan supaya postur anggaran mereka di-voting dalam forum. PKS ikut-ikutan dengan PDI-P jadinya. Ini yang bikin lama," ujar Jhonny.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengajukan RAPBN-P tandingan versi masing-masing. Rancangan tandingan ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jhonny, opsi melakukan pemungutan suara terhadap postur anggaran tandingan itu mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, aturan di Parlemen mensyaratkan adanya pembentukan panja, timsus, sebelum sebuah RUU disahkan pada sidang paripurna. "Selain itu, APBN ini berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah. Mana ada anggota Dewan mengajukan nota keuangan atau APBN sendiri? Tidak bisa begitu," ungkap Jhonny.

Partai Demokrat, kata Jhonny, tetap berharap agar tidak ada perdebatan terkait opsi voting. Jhonny mengatakan seharusnya opsi voting hanya terdiri dari dua opsi. "Pertama menerima atau menolak. Opsi kedua yaitu menerima dengan catatan, atau menerima tanpa catatan," kata anggota Badan Anggaran ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 di-skorsing hingga dua kali. Skorsing terakhir dilakukan terkait adanya perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak pengesahan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan kelima fraksi yang menerima yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan menskorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com