Tak Dianggap di Koalisi, PKS Tetap Santai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan jika tidak dianggap lagi dalam Sekretariat Gabungan koalisi pemerintahan. Penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disampaikan bukan tanpa argumentasi dan solusi.

"Kalau tidak diundang (rapat Setgab) lagi, PKS biasa saja, tidak emosi, tidak tersinggung. Kalau kita tidak dianggap lagi itu hak mereka. Tapi kami sampai sekarang merasa tidak keluar koalisi," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 12/6/2013 ).

Seperti diberitakan, PKS tidak dilibatkan dalam rapat Setgab di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa ( 11/6/2013 ) malam. Rapat dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan pemimpin parpol koalisi selain PKS.

Jazuli mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM dengan berbagai pertimbangan dan solusi. Tawaran PKS dalam pengelolaan energi dari hulu sampai hilir, kata dia, sudah disampaikan kepada pemerintah sejak rencana kenaikan harga BBM tahun 2012 . Namun, pemerintah tetap ingin menaikan harga BBM.

Jazuli menambahkan, pihaknya tidak ingin pemerintah mengambil solusi singkat mengatasi dampak kenaikan harga BBM dengan memberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurut dia, perlu dipikirkan jangan panjang setelah BLSM selesai. Perlu juga dipikirkan kenaikan harga kebutuhan selama bulan puasa.

"BLSM Rp 150.000 selama 6 bulan, setelah itu mau ngapain? Dibiarkan kesusahan atau ada tawaran lain? Itu yang harus dipikirkan secara komprehensif," kata anggota Majelis Syuro itu.

Ia meminta agar perbedaan sikap PKS jangan dimaknai sebagai pembangkangan atau sikap tidak sopan. Dengan menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga tidak menantang untuk ditendang dari koalisi. Meski demikian, katanya, PKS siap dengan segala resiko untuk kepentingan rakyat.