Sekjen KPU Usul Pembuatan Kotak Suara dari Karton dan Plastik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal KPU mengajukan usulan pembuatan kotak suara dari karton dan plastik. Usul ini mencuat terkait keterbatasan tempat penyimpanan barang logistik kebutuhan pemilu yang dimiliki KPU di tingkat daerah

Hal itu dikatakan Kepala Biro Logistik Sekretariat Jendral KPU, Boradi. Menurutnya, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku untuk membuat kotak suara jauh lebih efisien daripada penggunaan aluminium. "Pertimbangannya karena kantor-kantor KPU tidak punya gudang, jadi sulit kalau masih pakai aluminium," kata Boradi kepada wartawan, Senin (27/5/2013).

Di samping itu, sambung Boradi, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku pembuatan kotak suara akan menghemat anggaran. Kelebihan lainnya, seusai pelaksanaan pemilu, kotak suara tersebut dapat disimpan. Begitu pula dengan penggunaan bahan baku plastik untuk pembuatan kotak suara. Boradi mengatakan, bahan baku plastik yang akan diusulkan menyerupai plastik boks yang digunakan oleh partai politik saat menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota legislatif yang lalu.

"(Untuk) desainnya (nanti) dari kami," katanya. Usulan ini rencananya diajukan pada saat rapat dengan anggota KPU mendatang.

Seperti diberitakan, KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik suara dan kertas suara, pengadaan server dan alat informasi teknologi, hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali).

Ketua KPU Husni Kamil Malik menambahkan, selain bekerja sama dengan LKPP, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan ITB.

"Kerja sama dengan Bakosurtanal itu untuk distribusi logistik pemilu mulai dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota," katanya.

Sementara kerja sama dengan BPPT dan ITB adalah untuk mempersiapkan keperluan IT KPU. Hal itu untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretas sistem yang mungkin akan terjadi selama masa pemilu. Husni mengatakan, kerja sama antara KPU dan LKPP sudah berlangsung sejak 2009. Kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

"Kesepakatan membangun kerja sama ini sebagai upaya mengelola proses pengadaan logistik yang lebih profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.