Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Dilarang Masuk, PKS Sediakan Tenda Putih

Kompas.com - 12/05/2013, 12:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (11/5/2013), Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Minggu (12/6/2013), rapat yang dikatakan membahas isu-isu terkini itu kembali digelar. Sama seperti hari sebelumnya, rapat Majelis Syuro pada Minggu ini digelar secara tertutup. Para wartawan dilarang masuk sehingga tidak dapat meliput berlangsungnya rapat tersebut.

Sebagai gantinya, PKS mendirikan sebuah tenda putih untuk para wartawan berlindung dari panas dan hujan. Tenda seluas 3 x 4 meter itu pun dilengkapi sejumlah bangku lipat. Disediakan pula beberapa kotak air mineral untuk para wartawan yang menunggu di depan kantor DPP PKS.

Penjagaan di kantor DPP PKS pun tampak diperketat. Petugas keamanan gedung tampak memperketat penjagaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (6/5/2013) mendatangi kantor itu untuk menyita enam mobil yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Sejak saat itu, wartawan yang meliput pun terpaksa menunggu di luar pagar gedung DPP PKS.

Adapun rapat Majelis Syuro PKS ini dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Sedianya rapat dihadiri 99 anggota Majelis Syuro PKS. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho menampik anggapan rapat yang akan kembali dilakukan partainya pada Minggu (12/5/2013) pagi ini terkait dengan persoalan hukum yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ia menganggap persoalan Luthfi masih terlalu kecil untuk dibahas dalam rapat majeli Syuro PKS.

"Saya lihat di stasiun televisi, majelis syuro ini membahas masalah mobil, itu terlalu kecil untuk membahas mobil," ujar Taufik di Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berusaha menyita enam mobil milik Luthfi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, sejumlah sekuriti PKS beserta dengan organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan.

Terkait penyidikan kasus Luthfi, KPK menjadwalkan pemeriksaan Presiden PKS Anis Matta pada Senin (13/5/2012) besok. KPK juga memanggil Hilmi untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat (10/5/2013), namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com