Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Dilarang Masuk, PKS Sediakan Tenda Putih

Kompas.com - 12/05/2013, 12:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (11/5/2013), Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Minggu (12/6/2013), rapat yang dikatakan membahas isu-isu terkini itu kembali digelar. Sama seperti hari sebelumnya, rapat Majelis Syuro pada Minggu ini digelar secara tertutup. Para wartawan dilarang masuk sehingga tidak dapat meliput berlangsungnya rapat tersebut.

Sebagai gantinya, PKS mendirikan sebuah tenda putih untuk para wartawan berlindung dari panas dan hujan. Tenda seluas 3 x 4 meter itu pun dilengkapi sejumlah bangku lipat. Disediakan pula beberapa kotak air mineral untuk para wartawan yang menunggu di depan kantor DPP PKS.

Penjagaan di kantor DPP PKS pun tampak diperketat. Petugas keamanan gedung tampak memperketat penjagaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (6/5/2013) mendatangi kantor itu untuk menyita enam mobil yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Sejak saat itu, wartawan yang meliput pun terpaksa menunggu di luar pagar gedung DPP PKS.

Adapun rapat Majelis Syuro PKS ini dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Sedianya rapat dihadiri 99 anggota Majelis Syuro PKS. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho menampik anggapan rapat yang akan kembali dilakukan partainya pada Minggu (12/5/2013) pagi ini terkait dengan persoalan hukum yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ia menganggap persoalan Luthfi masih terlalu kecil untuk dibahas dalam rapat majeli Syuro PKS.

"Saya lihat di stasiun televisi, majelis syuro ini membahas masalah mobil, itu terlalu kecil untuk membahas mobil," ujar Taufik di Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berusaha menyita enam mobil milik Luthfi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, sejumlah sekuriti PKS beserta dengan organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan.

Terkait penyidikan kasus Luthfi, KPK menjadwalkan pemeriksaan Presiden PKS Anis Matta pada Senin (13/5/2012) besok. KPK juga memanggil Hilmi untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat (10/5/2013), namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com