Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Firman Minta BIN Pastikan Rainbow Warrior

Kompas.com - 07/05/2013, 20:44 WIB
Ichwan Susanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal Rainbow Warrior milik organisasi lingkungan Greenpeace pada 9 Mei 2013 mendatang tiba di Pelabuhan Jayapura, Papua, untuk memulai kampanyenya di Indonesia. Pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memastikan maksud dan tujuan kedatangan kapal ini.

"Saya sudah meminta pihak Badan Intelijen Negara melihat tujuan mereka. Jangan sampai kedatangannya hendak melakukan black campaign akan produk/komoditas kita, sehingga tak laku di pasar internasional," kata Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR, saat dihubungi Selasa (7/5/2013) malam di Jakarta.

Kapal Rainbow Warrior ini kini telah bertolak dari Australia. Awal perjalanan dipilih Papua, karena lebih dekat dari Australia. Dari Jayapura, kapal berlayar ke Manokwari, Sorong, Bali, dan tiba di Jakarta bulan Juni.

Firman mengatakan, Greenpeace sudah dikenal sebagai organisasi yang selalu membuat manuver provokatif. Karena itu, menurut dia  lazim jika kedatangan Greenpeace selalu diwaspadai.

"Indonesia adalah negara berdaulat. Siapa pun yang masuk ke Indonesia harus taat pada perundangan di Indonesia. Jangan berbuat seenaknya di sini. Kalau ada indikasi black campaign, tolak saja," cetusnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Indonesia juga negara ramah yang bisa menerima kedatangan orang/organisasi asing. Sepanjang, tujuannya tidak merugikan Indonesia. "Kalau masuk baik-baik dan tidak berbuat macam-macam yang provokatif, kita welcome. Beri solusi, tidak sekadar teriak-teriak," kata Firman.

Terkait tudingan ini Kepala Greenpeace Indonesia, Longgina Ginting, mengatakan, suara penolakan kedatangan Kapal Rainbow Warrior tidak mewakili suara parlemen. Ia mengatakan, aktivitas dan tujuan kedatangan kapal kampanye ini selaras dengan regulasi Indonesia yang menentang perusakan lingkungan.

Kedatangan kapal Greenpeace dengan nama Rainbow Warrior ini bakal menjadi kunjungan keempat di Indonesia. Kunjungan pertama dilakukan Januari 2004 saat Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua pada 2005, kapal ini membantu pertolongan medis Medecins Sans Frontieres ke wilayah Indonesia pasca tsunami, dan pada 2007 ke Bali untuk mempromosikan perlindungan hutan saat Konvensi Iklim PBB ke-13.

Pada 2010, Kapal Rainbow Warrior (II) sempat ditolak masuk ke perairan Indonesia, dalam rangkaian Turn the Tide Asia Tenggara. Kapal Rainbow Warrior (I) berlayar pada 1978 sebelum dibom Pemerintah Perancis (1985).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com